Pengembara Mencari Surga

Penentuan 1 Syawwal; Belajar Dari Pengalaman Mesir

2011-09-06T16:16:00.000+07:00

Di Indonesia, pada Idul Fitri tahun ini tradisi perbedaan penentuan I Syawwal terulang lagi. Tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang lebih benar, dampak ketidaksamaan tanggal hari raya tentu saja mengurangi kekompakan kaum muslimin dalam merayakannya. Terkesan tidak kompak, kurang bersatu, dan kurang menyatukan ummat.

Padahal, fenomena tersebut bukan sesuatu yang mustahil diselesaikan. Di Mesir, selama penulis tinggal di Negara tersebut, tidak pernah menjumpai perbedaan hari raya idul fitri.

Resepnya simple saja. Dalam situs http://www.almasryalyoum.com/node/490597, dicantumkan bahwa menurut Mufti Negara tersebut, penentuan hilal di Mesir didasarkan pada ru’yah syar’i sebagaimana ditetapkan dalam Muktamar OKI di Jeddah dan berdasarkan keputusan-keputusan Badan Penelitian Islam dalam muktamar yang diadakan pada tanggal 30 September – 27 Oktober 1966.

Untuk itu, mufti mengimbau, seharusnya kaum muslimin mendasarkan penetapan hilal pada ru’yah di negaranya masing-masing. Hal ini penting untuk menghindari argument sebagian muslimin yang menetapkan hilal dengan berpedoman pada ketetapan Negara lain Karen amenganggap adanya kekurangbenaran ketetatapan disepakati di negaranya.

Selain itu, di Mesir, pihak yang punya otoritas menentukan hilal hanya 1 saja (negara), yang lain mengikuti.

Secara metodologis, meskipun Mesir mengkuti metode ru’yah namun tim ru’yah didukung oleh para ahli astronomi yang kapabel untuk melakukan perhitungan terbitnya hilal. Dengan kata lain, dilakukan penggabungan dua metode sekaligus yang saling mendukung satu sama lain.

Di Indonesia, kecanggihan metode penentuan hilal tidak disangsikan lagi. Hanya satu yang menurut penulis kurang tepat, yaitu adanya pihak-pihak yang “merasa” punya otoritas menentukan hilal, sehingga tidak terjadi kesatuan kata dalam menyatakan 1 Syawwal.

Semoga ke depan, dengan mengedepankan semangat persatuan ummat, hanya ada 1 saja otoritas yang berhak menentukan hilal dan yang lain “ngikut saja”, sehingga tidak ada lagi perbedaan perayaan hari raya. Amiin.

Tulisan2 Mengenai JABAT TANGAN DENGAN WANITA BUKAN MAHRAM

2010-11-10T13:31:00.002+07:00

http://sabdaislam.wordpress.com/2010/09/18/jabat-tangan-dengan-wanita-bukan-mahram/

JABAT TANGAN DENGAN WANITA BUKAN MAHRAM

Pada zaman sekarang jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan hampir sudah menjadi tradisi. Tradisi bejat itu mengalahkan akhlak islami yang semestinya ditegakkan. Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya dari pada syariat Allah Tabaroka wata’ala yang mengharamkannya.

Sehingga jika salah seorang dari mereka anda ajak dialog tentang hukum syariat dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas tentu serta merta ia akan menuduh anda dengan sebagai orang kolot, ketinggalan zaman, kaku, sulit beradaptasi, ekstrim, hendak memutuskan tali silaturrahmi, menggoyahkan niat baik ….dan sebagainya.

Sehingga dalam masyarakat kita, berjabat tangan dengan anak (perempuan) paman atau bibi dengan istri saudara atau istri paman baik dari pihak ayah maupun ibu lebih mudah dari pada minum air.

Seandainya mereka melihat secara jernih dan penuh pengetahuan tentang bahaya persoalan tersebut menurut syara’ tentu mereka tidak akan melakukan hal tersebut.

Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda :

“Sungguh ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya” (HR Ath Thabrani dalam shahihul jami’ hadits no : 4921).

Kemudian tak diragukan lagi, hal ini termasuk zina tangan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam :

“Kedua mata berzina, kedua tangan berzina, kedua kaki berzina dan kemaluanpun berzina” (HR. Ahnad, 1/ 412; shahihul jam’ : 4126).

Dan, adakah orang yang hatinya lebih bersih dari hati Nabi Shallallahu’alaihi wasallam? Namun begitu beliau mengatakan :

“Sesungguhnya aku tidak menyentuh tangan dengan wanita” (HR Ahmad, 6/357 dalam shahihul jami’ hadits no : 2509).

Beliau Shallallahu’alaihi wasallam juga bersabda :

“Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita” (HR Ath Thabrani dalam Al Kabir : 24/342, shahihul jami’: 70554)

Dan dari Aisyah Radliallahu Anha, dia berkata :

“Dan Demi Allah, sungguh tangan Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam tidak (pernah) menyentuh tangan perempuan sama sekali, tetapi beliau membaiat mereka dengan perkataan” (HR Muslim ,: 3/1489).

Hendaknya takut kepada Allah, orang-orang yang mengancam cerai istrinya yang shalihah karena tidak mau berjabat tangan dengan kolega-koleganya. Perlu juga diketahui, berjabat tangan dengan lawan jenis, meski memakai alas (kaos tangan) hukumnya tetap haram.

Wassalam: Ki Semar

http://annastacy.wordpress.com/2009/06/09/hukum-syara%E2%80%99-atas-mushafahah-berjabat-tangan-dengan-lawan-jenis-bukan-muhrim/

Hukum Syara’ Atas Mushafahah ( Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Bukan Muhram )

9 06 2009

Pembahasan hukum berjabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram memerlukan kajian yang kritis dan mendalam sebelum menyimpulkan, karena terdapat cukup banyak dalil-dalil syara yang digunakan untuk membahas permasalahan ini. Akibatnya para ulama yang membahas masalah ini berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengharamkannya dan ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya mubah (boleh).
1. Dalil-Dalil, Serta Argumentasi Yang Digunakan Oleh Masing-Masing Pendapat
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang mengharamkannya adalah sebagai berikut:
Pertama, beberapa riwayat dari ‘Aisyah r.a. yaitu:
Telah berkata ‘Aisyah:
“Tidak pernah sekali-kali Rasulullah Saw menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya.” [HR. Bukhari dan Muslim].
Telah berkata ‘Aisyah:
“Tidak! Demi Allah, tidak pernah sekali-kali tangan Rasulullah Saw menyentuh tangan wanita (asing), hanya ia ambil bai’at mereka dengan perkataan.” [HR. Bukhari dan Muslim].
Menurut mereka Hadits-hadits di atas dan serupa dengannya merupakan dalil yang nyata bahwa Rasulullah Saw tidak berjabat tangan dengan wanita bukan mahram (asing). Karena itu maka hukum berjabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram adalah haram.
Kedua, hadits-hadits yang menunjukkan larangan ‘menyentuh wanita’ serta hadits-hadits lain yang maknanya serupa. Misalnya hadits shahih yang berbunyi:
“Ditikam seseorang dari kalian dikepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik dari pada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.” [HR. ath-Thabrani].
Atau hadits yang berbunyi:
“Lebih baik memegang bara api yang panas dari pada menyentuh wanita yang bukan mahram.”
Ketiga, juga di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw yakni:
“Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.” [HR. Malik, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i].
Sedangkan pendapat yang membolehkan dasarnya adalah riwayat yang menunjukkan bahwa tangan Rasulullah Saw bersentuhan (memegang) tangan wanita.
Pertama, diriwayatkan dari ‘Ummu ‘Athiyyah r.a. yang berkata:
“Kami telah membai’at Rasulullah Saw, lalu Beliau membacakan kepadaku ‘Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu’, dan melarang kami melakukan ‘nihayah’ (histeris menangis mayat), karena itulah seorang wanita dari kami menggenggam (melepaskan) tangannya (dari berjabat tangan) lalu wanita itu berkata: ‘Seseorang (perempuan) telah membuatku bahagia dan aku ingin (terlebih dahulu) membalas jasanya’ dan ternyata Rasulullah Saw tidak berkata apa-apa. Lalu wanita itu pergi kemudian kembali lagi.” [HR. Bukhari].
Hadits ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita telah berbai’at dengan berjabat tangan. Kata qa ba dha dalam hadits ini memiliki arti menggenggam/melepaskan tangan. Seperti disebutkan di dalam kamus yang berarti menggenggam sesuatu, atau melepaskan (tanganya dari memegang sesuatu) (A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, hal. 1167). Hadits ini jelas-jelas secara manthuq (tersurat) artinya ‘menarik kembali tangannya’ menunjukkan bahwa para wanita telah berbai’at dengan berjabat tangan, sebab tangan salah seorang wanita itu digenggamnya/dilepaskannya setelah ia mengulurkannya hendak berbai’at. Selain itu dari segi mafhum (tersirat) juga dipahami bahwa para wanita yang lain pada saat itu tidak menarik (menggenggam) tangannya, artinya tetap melakukan bai’at dengan tangan terhadap Rasulullah Saw. Jadi hadits ini menunjukkan secara jelas —baik dari segi manthuq (tersurat) maupun mafhum (tersirat)— bahwa Rasulullah Saw telah berjabat tangan dengan wanita pada saat bai’at (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzhâm Ijtima’i fi al-Islâm, hal. 57-58, 71-72). Penjelasan ini juga sekaligus membantah yang mengatakan: “Yang dimaksud dengan genggaman tangan dalam hadits tersebut adalah ‘penerimaan yang terlambat’.” Seperti yang dikemukakan golongan yang mengharamkan jabat tangan (Muhammad Ismail, Berjabat Tangan Dengan Perempuan, hal. 34). Sebab kata ‘genggam tangan’ dalam hadits tersebut tidak memiliki arti selain ‘berjabat tangan’. Dan tidak bisa dipahami/diterima dari segi bahasa kalau diartikan ‘penerimaan yang terlambat’. Kata qa ba dha juga sering ditemukan dalam hadits-hadits lain yang artinya menggenggam dengan tangan, misalnya, diriwayatkan oleh Abu Bakar r.a. dari Ibnu Juraij yang menceritakan, Bahwa ‘Aisyah r.a. berkata, “Suatu ketika datanglah anak perempuan saudaraku seibu dari Ayah Abdullah bin Thufail dengan berhias. Ia mengunjungiku, tapi tiba-tiba Rasulullah Saw masuk seraya membuang mukanya. Maka aku katakan kepada beliau ‘Wahai Rasul, ia adalah anak perempuan saudaraku dan masih perawan tanggung’.” Beliau kemudian bersabda:
“Apabila seorang wanita telah sampai usia baligh maka tidak boleh ia menampakkan anggota badanya kecuali wajahnya dan selain ini —digenggamnya pergelangan tangannya sendiri— dan dibiarkannya genggaman antara telapak tangan yang satu dengan genggaman terhadap telapak tangan yang lainnya.” [HR. ath-Thabari dari ‘Aisyah r.a.].
Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Ummu ‘Athiyyah r.a. ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram. Namun demikian kebolehan tersebut dengan syarat tidak disertai syahwat. Kalau ada syahwat maka hukumnya haram.
Kedua, diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. yang berkata:
“Seorang wanita mengisyaratkan sebuah buku dari belakang tabir dengan tangannya kepada Nabi Saw. Beliau lalu memegang tangan itu seraya berkata, ‘Aku tidak tahu ini tangan seorang laki-laki atau tangan seorang wanita.’ Dari belakang tabir wanita itu menjawab: ‘Ini tangan seorang wanita.’ Nabi bersabda, ‘Kalau engkau seorang wanita, mestinya kau robah warna kukumu (dengan pacar)’.” [HR. Abu Dawud].
Ketiga, dalil lain yang membuktikan bahwa hukum mushafahah adalah mubah adalah dari firman Allah SWT:
“…atau kamu telah menyentuh wanita…” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 43).
Ayat ini merupakan perintah bagi seorang laki-laki untuk mengambil air wudlu kembali jika ia menyentuh wanita. Wanita yang ditunjuk oleh ayat itu bersifat umum, mencakup seluruh wanita, baik mahram maupun bukan. Dengan kata lain, bersentuhan tangan dengan wanita bisa menyebabkan batalnya wudlu, namun bukan perbuatan yang diharamkan. Sebab, ayat tersebut sebatas menjelaskan batalnya wudlu karena menyentuh wanita, bukan pengharaman menyentuh wanita. Oleh karena itu, menyentuh tangan wanita —tanpa diiringi dengan syahwat— bukanlah sesuatu yang diharamkan, alias mubah.
Walhasil berdasarkan mafhum isyarah dalam ayat tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum mushafahah adalah mubah.
Keempat, Adanya riwayat-riwayat lain yang membolehkan mushafahah adalah sebagai berikut.
Imam ar-Razi dalam at-Tafsir al-Kabîr, juz 8, hal. 137 menuturkan sebuah riwayat bahwa ‘Umar ra telah berjabat tangan dengan para wanita dalam bai’at, sebagai pengganti dari Rasulullah Saw.
Diriwayatkan oleh Imam ath-Thabarani bahwa Umar bin Khaththab berjabat tangan dengan para wanita sebagai pengganti dari Rasulullah Saw.
Imam al-Qurthubi di dalam al-Jâmi’ al-Ahkâm al-Qurân, juz 18, hal. 71, juga mengetengahkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw mengambil bai’at dari kalangan wanita. Diantara tangan Rasulullah Saw dan tangan wanita-wanita itu ada sebuah kain. Kemudian Rasulullah Saw mengambil sumpah wanita-wanita tersebut. Dituturkan pula bahwa setelah Rasulullah Saw selesai membaiat kaum laki-laki Rasulullah Saw duduk di shofa bersama dengan Umar bin Khaththab yang tempatnya lebih rendah. Lalu, Rasulullah Saw membai’at para wanita itu dengan bertabirkan sebuah kain, sedangkan Umar bin Khaththab berjabat tangan dengan wanita-wanita itu.
Riwayat-riwayat ini merupakan dalil kebolehan mushafahah. Sebab, ada taqrir dari Rasulullah Saw terhadap perbuatan Umar bin Khaththab. Taqrir dari Rasulullah Saw merupakan hujjah yang sangat kuat atas bolehnya melakukan mushafahah. Seandainya mushafahah dengan wanita asing (ajnabiyyah) adalah perbuatan haram, tentunya Rasulullah Saw tidak akan mewakilkan kepada Umar bin Khaththab, dan beliau Saw pasti akan melarangnya.
2. Sikap Kita Dalam Menghadapi Perbedaan Tersebut
Dalam menghadpi perbedaan tersebut dan pendapat mana yang harus kita ikuti untuk kita amalkan, maka kita harus mengkaji terlebih dahulu pendapat manakah yang lebih kuat dalam hal ini. Untuk itu kita perlu mengkaji manakah dalil yang lebih kuat dari nash-nash yang seolah-olah bertentangan yang digunakan oleh kedua pendapat di atas. Kalau kita perhatikan hadit-hadits yang digunakan oleh kedua pendapat adalah hadits-hadits shahih yang harus diterima kebenarannya. Dalam mensikapi hadits-hadits yang dzahirnya seola-olah bertentangan, menurut ilmu hadits dan ushul fiqh harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Thariqatul jam’i, yakni menggabungkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Apabila langkah ini tidak bisa dilakukan baru menempuh.
2. Nasikh dan Mansukh, apabila tidak bisa dilakukan, ditempuh.
3. Tarjih, yakni dengan cara meneliti dan membandingkan mana dalil yang lebih kuat. Dalam hal ini harus dilakukan secara cermat dan teliti serta harus memperhatikan kaidah-kaidah tarjih yang telah digariskan oleh para ulama. Kalau langkah ini sulit dilakukan karena sama-sama kuat atau masih kabur baru menempuh langkah terakhir.
4. Tawaqquf, yaitu menghentikan kajian dalam menggali hukumnya. Namun terus berusaha sampai Allah SWT membukakan persoalan tersebut untuk diketahui (Dr. Mahmud Thahan, Taisir Musthalah Hadits, hal. 58).
3. Pendapat Yang Rajih (Kuat)
Pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya mubah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Hadits yang sering digunakan oleh golongan yang berpendapat haramnya berjabat tangan dengan bukan mahram adalah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a. Sedangkan golongan yang mengatakan mubah adalah berdasarkan riwayat ‘Ummu ‘Athiyyah r.a. Untuk mentarjihnya kita perlu memperhatikan kaidah tarjih dalam ilmu hadits yang telah dijelaskan para ulama bahwa:
“Rawi yang mengetahui secara langsung kedudukannya lebih kuat dari pada Rawi yang mengetahui tidak secara langsung.”
Dari hadits-hadits diatas, maka hadits yang diriwayatkan oleh ‘Ummu ‘Athiyyah r.a. lebih kuat, sebab beliau melihat dan mengetahui secara langsung perbuatan Rasulullah Saw yang berjabat tangan dengan wanita bukan mahram pada saat berbai’at. Bahkan ‘Ummu ‘Athiyyah r.a. sendiri berjabat tangan dengan Rasulullah Saw seperti apa yang tersirat dari hadits yang diriwayatkannya. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a. isinya merupakan pendapat beliau yang menggambarkan bobot keilmuan beliau. Bahwa selama beliau (‘Aisyah r.a.) bergaul dengan Rasulullah Saw, beliau tidak pernah melihat Rasulullah Saw berjabat tangan dengan wanita bukan mahram. Jadi secara tidak langsung ‘Aisyah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah Saw tidak pernah berjabat tangan dengan wanita bukan mahram.
2. Memang benar ‘Aisyah r.a. tidak pernah melihat Rasulullah Saw berjabat tangan wanita bukan mahram. Tetapi tidak bisa langsung disimpulkan bahwa Rasulullah Saw mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram. Sebab apa yang dikatakan ‘Aisyah hanya menjelaskan tentang ketiadaan perbuatan Rasul —dalam hal ini berjabat tangan— yang diketahui ‘Aisyah, dan tidak menunjukkan larangan berjabat tangan dengan bukan mahram. Perlu diketahui bahwa kehidupan Rasulullah sehari-hari tidak selamanya didampingi ‘Aisyah r.a., bahkan kehidupan Rasulullah Saw bersama ‘Aisyah r.a. lebih sedikit dibandingkan dengan kehidupan Rasulullah Saw di luar rumah (berdakwah tanpa disertai ‘Aisyah r.a.). Sehingga kalau ‘Aisyah r.a. tidak pernah melihat Rasulullah Saw berjabat tangan dengan wanita bukan mahram, tidak bisa langsung disimpulkan haram berjabat tangan dengan bukan mahram. Sebab pada keadaan lain ada yang melihat dan mengetahui (‘Ummu ‘Athiyyah r.a.) Rasulullah Saw berjabat tangan dengan wanita bukan mahram. Oleh krena itu hadits riwayat ‘Ummu ‘Athiyyah r.a. lebih rajih (kuat) untuk dijadikan dalil dan dapat diambil serta menentukan bolehnya berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram.
3. Hadits-hadits yang menunjukkan larangan ‘menyentuh wanita’ serta hadits-hadits lain yang maknanya serupa. Misalnya hadits shahih yang berbunyi:
“Ditikam seseorang dari kalian dikepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik dari pada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.” [HR. ath-Thabarani].
Atau hadits yang berbunyi:
“Lebih baik memegang bara api yang panas dari pada menyentuh wanita yang bukan mahram.”
Menurut golongan yang membolehkan berjabat tangan, menjelaskan bahwa kata massa yang artinya ‘menyentuh’ dalam hadits tersebut adalah lafadz musytarak (memiliki makna ganda) yakni bisa berarti ‘menyentuh dengan tangan’ atau ‘bersetubuh’. Selain itu pengertian ‘menyentuh’ juga sering digunakan kata lamasa yang juga memiliki makna ganda, yakni bisa berarti ‘menyentuh dengan tangan’ atau ‘bersetubuh’. Ayat-ayat al-Qur’an dan as-Sunnah dalam menjelaskan menyentuh dengan tangan sering menggunakan kata lamasa. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT:
“…atau kamu telah menyentuh wanita…” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 43).
Juga firman Allah SWT:
“… atau kamu telah menyentuh wanita…” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 6).
“Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri…” (Qs. al-An’âm [6]: 7).
Arti kata lamasa menurut bahasa Arab sendiri adalah ‘menyentuh dengan tangan’. Di dalam Kamus al-Muhith, karangan Fairuz Abadi, juz II, hal. 249, arti lamasa adalah al jassu bil yadi (menyentuh dengan tangan).
Dalam kedua ayat pertama, kalimatnya berbentuk umum untuk seluruh kaum wanita, yaitu bersentuhan dengan wanita membatalkan wudhu dan hal ini menunjukkan bahwa hukumnya terbatas pada batalnya wudhu karena menyentuh wanita (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzhâm Ijtima’i fi al-Islâm, hal. 58). Sedangkan dalam ayat ketiga memperjelas bahwa yang dimaksud menyentuh adalah memegang dengan tangan.
Didalam hadits-hadits pun terdapat kata lamasa yang artinya menyentuh dengan tangan. Diriwayatkan:
Telah berkata Ibnu ‘Abbas:
“Tatkala Ma’iz bin Malik datang kepada Nabi Saw (mengaku berzina), bersabdalah Rasulullah Saw: ‘Barangkali engkau hanya mencium atau menyentuh atau melihat saja?’ Jawab dia, ‘Tidak! Ya Rasulullah.’ Berkata (Ibnu ‘Abbas), ‘Maka sesudah itu beliau memerintahkan agar dia itu dirajam’.” [HR. al-Ismailiy]. (Lihat A. Hassan, Soal-Jawab, hal. 53 – 55).
Juga diriwayatkan:
“Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual-beli dengan cara mulamasah dan munabadzah.” [HR. Bukhari dan Muslim].
Jual beli secara mulamasah yaitu: Jika seorang pembeli berkata, apabila engkau menyentuh kainku dan aku menyentuh kainmu, maka terjadilah jual-beli. (Lihat kitab hadits Lu’lu wal Marjan, juz II, hal. 150).
4. Kata massa merupakan lafadz musytarak, sehingga dalam sebuah ayat dan beberapa riwayat berarti ‘menyentuh dengan tangan’. Yakni di dalam firman Allah SWT:
“Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.” (Qs. al-Wâqi’ah [56]: 78).
Juga dalam riwayat:
“Dan dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Nabi Saw pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman, yang (di dalamnya): ‘Tidak boleh menyentuh al-Qur’an melainkan orang yang suci’.” [HR. al-Atsram dan ad-Daraquthni]. Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwaththa.
Tetapi, hadits-hadits yang diggunakan sebagai dalil oleh golongan yang mengharamkan ‘menyentuh wanita’ menggunakan kata massa yang lebih tepat diartikan ‘bersetubuh’ bukan ‘menyentuh dengan tangan’. Kata-kata massa dengan arti ‘bersetubuh’ lebih banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur’an. Misalnya firman Allah SWT:
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka…” (Qs. al-Baqarah [2]: 236).
“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu sentuh (setubuh) mereka, padahal…” (Qs. al-Baqarah [2]: 237).
Juga firmanNya:
“Maryam berkata: ‘Bagaimana aku bisa mempunyai anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusiapun yang menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina’.” (Qs. Maryam [19]: 20).
“…kemudian kamu ceraikan mereka sebelum sentuh (setubuh) mereka…” (Qs. al-Ahzab [33]: 49).
Dan masih banyak ayat lain yang menggunakan kata massa untuk makna ‘bersetubuh’ bukan arti menyentuh secara bahasa.
Juga di dalam beberapa hadits menunjukkan bahwa kata massa memiliki arti ‘bersetubuh’. Rasulullah Saw bersabda:
“Apabila kemaluan menyentuh kemaluan (bersetubuh), maka wajiblah mandi.” [HR. Muslim].
5. Walaupun kata massa dapat diartikan dengan ‘menyentuh dengan tangan’ tetapi dalam hadits-hadits yang digunakan oleh golongan yang mengharamkan jabat tangan dengan wanita bukan mahram, ini lebih tepat jika diartikan dengan ‘bersetubuh’. Sebab jika di artikan dengan ‘menyentuh dengan tangan’ maka pengertian ini bertentangan dengan hadits shahih yang diriwayatkan ‘Ummu ‘Athiyyah r.a. dimana tangan Rasulullah Saw yang mulia telah menyentuh (berjabat tangan) dengan wanita yang bukan mahram. Juga riwayat lain yang menjelaskan dimana Rasulullah Saw pernah memegang tangan wanita seperti diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. yang berkata:
“Seorang wanita mengisyaratkan sebuah buku dari belakang tabir dengan tangannya kepada Nabi Saw. Beliau lalu memegang tangan itu seraya berkata, ‘Aku tidak tahu ini tangan seorang laki-laki atau tangan seorang wanita.’ Dari belakang tabir wanita itu menjawab. ‘Ini tangan seorang wanita.’ Nabi bersabda, ‘Kalau engkau seorang wanita, mestinya kau robah warna kukumu (dengan pacar)’.” [HR. Abu Dawud].
Selain itu Rasulullah Saw pernah berjabat tangan di dalam air, dalam benjana pada saat membai’at wanita, pernah juga Rasulullah Saw berjabat tangan dengan alas kain. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah menyuruh Umar bin Khaththab r.a untuk mewakili beliau dalam bai’at dan bai’at ini dilakukan dengan berjabat tangan. Kalau memang berjabat tangan (menyentuh) dengan wanita diharamkan, tentunya Rasulullah Saw tidak akan melaksanakannya baik secara langsung maupun dengan perantara apapun. Juga tidak mungkin Rasulullah Saw memerintahkan Umar bin Khaththab r.a. melakukan jabat tangan (menyentuh) dengan wanita yang bukan mahram, sebab hal tersebut adalah perbuatan yang haram. Akan tetapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya.
Juga kalau memang berjabat tangan (bersentuhan) anatar lawan jenis yang bukan mahram itu diharamkan, tentunya Daulah Khilafah Islamiyyah (negara Khilafah) tidak akan membiarkan kondisi-kondisi atau keadaan yang sangat memungkinkan terjadi persentuhan. Bahkan Daulah akan memberikan sanksi/hukuman bagi yang melakukannya. Ternyata tidak ada satu riwayatpun yang menyatakan bahwa Daulah pernah melakukannya. Dan bahkan Daulah tidak pernah memisahkan antara jama’ah haji pria dan wanita, juga antara pria dan wanita di pasar walaupun kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya bersentuhannya pria dan wanita yang bukan mahram.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa dimaksud dengan kata ‘menyentuh’ pada hadits-hadits yang digunakan oleh pendapat yang mengharamkan berjabat tangan dengan wanita bukan mahram adalah ‘bersetubuh’ bukan menyentuh secara bahasa (berjabat tangan).
6. Pendapat yang mengharamkan berjabat tangan antara pria dan wanita bukan mahram juga di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw:
“Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.” [HR. Malik, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i].
Hadits di atas serta hadits-hadits lain yang serupa sering dijadikan dalil untuk mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram.
Pendapat ini adalah lemah, karena ada sebuah kaidah ushul fiqh yang mengatakan:
Inna ‘adam fi’l al-rasûl lisyain laisa dalîl syar’iyan (Sebenarnya perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Saw bukanlah dalil syara’).
Sedangkan yang bisa dijadikan dalil syara’ adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.
Oleh karena itu, perkataan Rasulullah Saw, “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.” Tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan berjabat tangan (mushafahah). Akan tetapi, hadits itu harus dipahami bahwa Rasulullah Saw ada kalanya menjauhi dan tidak pernah mengerjakan sama sekali perbuatan-perbuatan yang berhukum mubah. Misalnya, Rasulullah Saw selalu menjauhi dan tidak pernah menyimpan dirham dan dinar di rumahnya. Rasulullah Saw juga menjauhi untuk memakan daging biawak. Padahal, perbuatan-perbuatan semacam ini bukanlah perbuatan yang dilarang bagi kaum muslim. Artinya, meskipun Rasulullah Saw tidak pernah mengerjakan perbuatan tersebut, akan tetapi beliau Saw tidak melarang umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut.
Demikian juga dengan kasus mushafahah. Meskipun Rasulullah Saw tidak pernah melakukan mushafahah, bukan berarti mushafahah itu dilarang bagi kaum muslim. Sebagaimana bahwa menyimpan dirham dan dinar bukanlah perkara terlarang, meskipun Rasulullah Saw tidak pernah mengerjakannya. Walhasil, apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Saw tidak mesti dipahami bahwa perbuatan itu berhukum haram.
7. Adapun kritik yang dikemukakan oleh Ibnu al-‘Arabi terhadap keshahihan riwayat-riwayat ‘Umar bin Khaththab bisa ditangkis dari kenyataan bahwa hadits-hadits yang bertutur tentang mushafahahnya ‘Umar bin Khaththab dicantumkan di dalam kitab Fâth al-Bârî karya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, juz 8, hal. 636, dan beliau tidak berkomentar terhadap riwayat ini. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar telah mengakui keshahihan riwayat ini. Al-Hafidz sendiri adalah seorang muhadits yang sangat termasyhur dan kitabnya Fâth al-Bârî, diakui sebagai kitab syarah terbaik dan karya ilmiah yang dijadikan rujukan para ‘ulama fiqh dan hadits. Atas dasar itu, riwayat-riwayat yang menuturkan mushafahahnya Umar bin Khaththab dengan kaum wanita bisa digunakan hujjah secara pasti.
8. Kelompok yang mengharamkan berjabat tangan mengatakan bahwa riwayat Ummu ‘Athiyah ini adalah mursal, yang berarti dha’if. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam an-Nawawi (Syarh Shahih Muslim, jld. 1, hal. 30) dan juga al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (Fâth al-Bârî, jld. 8, hal. 636). Ibnu Hajar mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh ‘Aisyah adalah merupakan hujjah (bantahan) terhadap apa-apa yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah mengenai Rasulullah memanjangkan tangannya untuk berjabat tangan dengan para wanita.
Memang sebagian ulama memasukkan hadits mursal ke dalam hadits yang mardud (tertolak). Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi’i dan beberapa ulama lainnya. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik menjadikan hadits mursal sebagai hujjah.
Hadits Ummu ‘Athiyyah adalah hadits marfu’ (sambung) hingga Nabi Saw. Perawi hadits tersebut adalah Musaddad, yang menurut Imam Ibnu Hanbal ia adalah shaduq (orang yang sangat terpercaya). Menurut Yahya bin Mu’în, ia adalah tsiqat tsiqat (lebih dari sekedar terpercaya).
Perawi berikutnya adalah Abdu al-Wârits. Menurut an-Nasâ’i ia adalah tsiqat (terpercaya); menurut Abu Zur’ah ar-Razi, ia adalah tsiqat. Menurut Abu Hatim ar-Razi ia adalah shaduq.
Sedangkan Ayyub, nama lengkapnya adalah Ayyub bin Tamimah Kisâniy, seorang tabi’in kecil (al-shughra min at-tâbi’în). Menurut an-Nasâ’i dan Yahya bin Mu’în, ia adalah tsiqat (terpercaya).
Perawi selanjutnya adalah Hafshah binti Sîrîn, namanya kunyahnya adalah Ummu Hudzail. Seorang tabi’in tengah (al-wasthiy min at-tâbi’în). Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam al-Tsiqat. Menurut Yahya bin Mu’în ia adalah tsiqat hujjah (terpercaya yang menjadi hujjah). Ia adalah salah seorang murid dan perawi dari Ummu ‘Athiyyah (shahabiyyah).
Sedangkan, Ummu ‘Athiyyah adalah seorang shahabat wanita.
8.1. Berhujjah Dengan Hadits Mursal
Hadits mursal adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi’iy namun tidak menyebutkan shahabatnya. Dengan kata lain, hadits mursal adalah perkataan seorang tabi’iy (baik tabi’iy besar maupun kecil), maupun perkataan shahabat kecil yang menuturkan apa yang dikatakan atau dikerjakan oleh Rasulullah Saw tanpa menerangkan dari shahabat mana berita tersebut didapatkannya. Misalnya, seorang tabi’iy atau shahabat kecil berkata, “Rasulullah Saw bersabda demikian…”, atau “Rasulullah Saw mengerjakan demikian”, atau “Seorang shahabat mengerjakan di hadapan Rasulullah Saw begini…”
Sebagian ‘ulama menjadikan hadits mursal sebagai hujjah. Ulama yang berpendapat bahwa hadits mursal bisa dijadikan sebagai hujjah adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi’i dan ulama-ulama yang lain menolak berhujjah dengan hadits mursal. Akan tetapi, Imam Syafi’i tidak menolak secara muthlak hadits mursal. Imam Syafi’i berpendapat, bahwa hadits mursal bisa dijadikan sebagai hujjah asalkan memenuhi syarat: (1) hadits mursal dari Ibnu al-Musayyab. Sebab, pada umumnya ia tidak meriwayatkan hadits kecuali dari Abu Hurairah ra. (2) Hadits mursal yang dikuatkan oleh hadits musnad, baik dha’if maupun shahih. (3) Hadits mursal yang dikuatkan oleh qiyas; (4) hadits mursal yang dikuatkan oleh hadits mursal yang lain (Manhaj Dzawi an-Nadzar, hal. 48-53; Nudzat an-Nadzar, hal. 27). Jika kita mengikuti pendapat Imam Syafi’i ini, maka hadits Ummu ‘Athiyyah layak digunakan sebagai hujjah, sebab banyak hadits-hadits shahih yang senada dengan hadits Ummu ‘Athiyyah.
Kami menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa hadits mursal bisa digunakan sebagai hujjah. Sebab, perawi yang dihilangkan adalah para shahabat yang seluruh ulama telah sepakat bahwa seluruh shahabat adalah adil. Benar, status hadits yang perawinya tidak diketahui, maka ketsiqahannya tidak diketahui alias majhul. Padahal, riwayat yang bisa digunakan hujjah adalah riwayat yang perawinya tsiqah dan yakin, alias tidak majhul. Tidak ada hujjah bagi perawi yang majhul. Ini adalah alasan mereka yang menolak hadits mursal sebagai hujjah.
Sesungguhnya, bila diteliti secara mendalam, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang yang menolak berhujjah dengan hadits mursal adalah lemah. Sebab, perawi yang dibuang (majhul) adalah shahabat. Meskipun jatidiri shahabat tersebut tidak diketahui, akan tetapi selama orang tersebut diketahui dan dikenal sebagai seorang shahabat maka haditsnya bisa diterima dipakai sebagai hujjah. Kita semua telah memahami, bahwa seluruh shahabat adalah adil. Oleh karena itu, ‘illat yang digunakan untuk menolak hadits mursal, sesungguhnya tidak ada di dalam hadits mursal. Sebab, ketidakjelasan jati diri shahabat tidak menafikan keadilan dan ketsiqahannya. Ini menunjukkan, bahwa hadits mursal tetap bisa digunakan sebagai hujjah. Dihilangkannya seorang shahabat dari rangkaian sanad tidaklah menurunkan derajat hadits tersebut, selama diketahui bahwa ia adalah shahabat. Sebab, seluruh shahabat adalah adil, dan tidak perlu lagi diteliti ketsiqahannya.
Seandainya kita mengikuti komentar al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam an-Nawawi, mengenai kemursalan hadits Ummu ‘Athiyyah, hadits itu tetap bisa digunakan sebagai hujjah. Sebab, pendapat terkuat menyatakan, bahwa hadits mursal memang absah digunakan sebagai hujjah. Selain itu, banyak riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah Saw dan ‘Umar bin Khaththab pernah berjabat tangan dengan wanita (Imam al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkâm al-Qur’an; Qs. al-Mumtahanah [60]: 12).
4. Khatimah
Dari tarjih kedua pendapat diatas menunjukkan bahwa pendapat yang mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram adalah lemah jika dibandingkan dengan pendapat yang membolehkannya. Karena hukumnya mubah maka dibolehkan bagi kaum muslimin untuk berjabat tangan dengan bukan mahram baik secara langsung ataupun dengan pembatas, juga dibolehkan untuk tidak berjabat tangan.
Pendapat yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram mensyaratkan harus tanpa syahwat. Kalau ada syahwat maka hukumnya haram. Karena itu para ulama yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram mengingatkan karena antara syahwat dan tidak itu sangat samar, maka haruslah kita berhati-hati pada saat berjabat tangan. Terutama sekali kalau yang berjabat tangan adalah pria dan wanita muda yang sebaya, sebab sangat mungkin menimbulkan syahwat atau menimbulkan fitnah. Kalau tidak khawatir timbul fitnah maka tidak apa-apa berjabat tangan dengan bukan mahram. Misalnya dengan orang-orang yang sudah tua atau dengan anak-anak kecil.
Golongan yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram, bukanlah karena mereka senang berjabat tangan dengan bukan mahram. Tetapi karena mereka tidak berani untuk mengharamkan sesuatu yang secara jelas Allah SWT telah membolehkannya lewat perbuatan RasulNya. Sebab termasuk dosa besar kalau ada orang yang berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebab Rasulullah Saw bersabda:
“Sesungguhnya orang yang mengharamkan sesuatu yang halal sama dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram.” [HR. as-Sihab].
Perlu diingat bahwa sesuatu yang mubah tidak harus selalu dilakukan. Sebab kalau itu tidak berguna dan dapat menimbulkan fitnah lebih baik dihindarkan.
Bagi mereka yang mengikuti pendapat yang mengharamkan setelah sampai penjelasan yang meyakinkan, maka haramlah hukumnya bagi mereka untuk berjabat tangan dan atau menyentuh dengan tangannya siapapun yang bukan mahramnya, baik bukan mahramnya tersebut anak kecil, remaja, dewasa ataupun orang yang sudah tua sekalipun. Sebab mereka semua adalah bukan mahram, yang haram untuk berjabat tangan dan bersentuhan dengannya. Sedangkan bagi mereka yang mengikuti pendapat yang membolehkan setelah sampai penjelasan yang meyakinkan, maka mubahlah hukumnya bagi mereka. Allah SWT akan meminta pertanggung-jawaban atas perbuatannya berdasarkan pendapat yang terkuat yang telah ia ikuti. Walaupun berbeda pendapat kaum muslimin tetap bersaudara. Tidak boleh hanya karena perbedaan pendapat yang masih dibolehkan tersebut, sesama muslim saling menfitnah dan menjelek-jelekan orang yang berbeda dengan mereka. Yang jelas kita wajib mengikuti pendapat yang terkuat tanpa dicampuri adanya perasaan suka atau tidak suku. Wallahu a’lam bi ash-showab.

Menakar Kesiapan Indonesia Menuju Komunitas ASEAN 2015

2010-11-04T12:55:00.003+07:00

Duaribulimabelas adalah "mantra" sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara untuk memasuki babak kehidupan baru. Sepuluh negara itu akan meleburkan diri (berintegrasi) dalam satu wadah, satu komunitas, yang disebut dengan Komunitas ASEAN.

Lima tahun (lagi) barangkali cukup lama dalam hitungan denting waktu kehidupan manusia sebagai individu. Namun merupakan periode yang sangat singkat bagi pembentukan sebuah komunitas. Sebab membentuk sebuah komunitas butuh waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Men-dialog-kan keanekaragaman kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sangat majemuk dari jumlah penduduk sekira 500 juta tentu tidak semudah membalikkan jari telujuk.

Sekedar menilik masa lalu, negara-negara di Eropa butuh waktu sekitar lima puluh tahun untuk berintegrasi di bawah payung UNI EROPA.

Mau atau tidak, suka atau tidak "genderang" pembuka jalan menuju Komunitas ASEAN telah ditabuh dengan ditandatangani dan diratifikasinya PIAGAM ASEAN dan oleh para kepala negara/pemerintahan sepuluh negara.

Komitmen negara-negara yang mengusung kesatuan sebagai "we the people of ASEAN" seolah menunjukkan keseriusannya untuk benar-benar mewujudkan sebuah komunitas, dan tentunya disertai dengan kesadaran serta keyakinan (optimisme).

Tahun depan, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Sebagai negara yang membidani kelahiran ASEAN, sebagai "tuan rumah" ASEAN, sebagai penggagas Komunitas ASEAN (melalui Bali Concord II) dan sekaligus sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia mempunyai "beban moral" yang lebih berat dibanding negara-negara lain dalam melebarkan jalan menuju komunitas ASEAN 2015.

Berpijak dari pemahaman di atas, rasanya kita perlu introspeksi diri, mengaca diri, dan mengukur keseriusan kita dalam menyongsong kehadiran Komunitas ASEAN. Kira-kira sampai sejauh manakah upaya kita (baca: pemerintah dan rakyat) dalam berkontribusi positif.

Dari sisi pemerintah, segala daya dan upaya telah dicurahkan, tentunya terfokus pada tiga pilar Komunitas ASEAN; politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya.

Dengan adanya piagam ASEAN yang mengkondisikan (bahasa kasarnya: memaksa) negara-negara anggotanya untuk patuh terhadap ketentuan dan konsensus yang telah dibuat, tentunya menjadi satu jalan untuk memuluskan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun Komunitas ASEAN.

Selaras dengan hal di atas, koordinasi antar instansi, baik pemerintah maupun swasta secara pasti telah diarahkan untuk menyongsong kehadiran komunitas ASEAN.

Hal itu merupakan unsur pertama dan utama.

Ala kulli haal (inggris: by the way), atas segala upaya itu kita patut memberikan apresiasi, namun satu hal perlu dipegang bahwa "Good is not good if better is expected".

Di sisi lain, mengingat yang akan dibentuk adalah sebuah komunitas tentunya rakyat atau masyarakat ASEAN juga memegang peran yang tidak kalah pentingnya.

Berbicara mengenai rakyat dan hubungannya dengan pemerintah, secara teoritis-normatif kebijakan diambil dan dimplementasikan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, kadang kala (atau mungkin kerap kali) terjadi sebuah ironi bahwa rakyat yang digadang-gadang akan menikmati kebijakan yang diambil pemerintah ternyata banyak yang tidak tahu menahu tentang kebijakan itu. Berapa banyak kebijakan yang mengatasnamakan rakyat namun justru menyengsarakan rakyat itu sendiri. Sekali lagi, ironis!!.

Bagaimana halnya dengan kebijakan yang disebut Komunittas ASEAN itu? Terjadikah sebuah ironi?

Barangkali, rakyat Indonesia ketika ditanya mengenai komunitas ASEAN banyak dari mereka balik bertanya, "what kind of animal is that?" (boso jowone: panganan opo kuwi kang?).

Ini bukan isapan jempol belaka. Dari beberapa teman yang kelihatannya "well educated", bahkan yang tinggal di Jakarta sekalipun, ketika ditanya mengenai komunitas asean 2015 banyak bahkan mayoritas dari mereka tidak "aware".

Jika "awareness" adalah masalah utama dalam membentuk sebuah komunitas, maka negara-negara anggota ASEAN saat ini sesungguhnya dihadapkan tantangan besar untuk menyentil awareness rakyatnya masing-masing.

Nah, di sinilah Indonesia sebagai kakak tertua di asean perlu menyoal ulang, sejauh manakah ke-tergugah-an awareness rakyat indonesia?

Bagi siapapun yang membaca tulisan ini, mari mengkaji lebih dalam mengenai komunitas asean, melihat dampaknya, dan memasang kuda-kuda untuk menghadapinya.

Dengan itu, kita dapat menakar sejauh mana kesiapan kita menyongsong komunitas asean 2015.

Kalau boleh dirumuskan, kesiapan Indonesia menuju komunitas asean berbanding lurus dengan upayanya dalam "mendakwahkan" hal itu kepada rakyat.

Mari kita mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing untuk "mendakwahkan" komunitas asean 2015 itu.

Meminjam ungkapan mantan presiden AS, "kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan Lagi?

Semoga tidak terjadi sebuah IRONI...amiiin.

Menuju Fikih Realistis

2010-02-07T16:11:00.001+07:00

Oleh: Kangsalim

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt untuk umat manusia yang mempunyai tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia (Ali, 2000: 41). Ketentuan-ketentuan itu selanjutnya disebut dengan syari’ah (Islamic law)[1], yang memuat 3 (tiga) hal, yaitu al-aħkâm al-i’tiqâdiyyah[2], al-aħkâm al-wujdâniyyah[3], dan al-aħkâm al-‘amaliyyah[4] (Khalil, tt: 9).

Tulisan ini membahas permasalahan seputar al-aħkâm al-‘amaliyyah, yaitu hukum syari’ah yang berhubungan dengan amal perbuatan seorang muslim.

Hasil pemahaman tentang al-aħkâm al-‘amaliyyah disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih (Ali, 2000: 43). Sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkret, hukum fikih mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin juga berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dengan kaidah yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum fikih itu cenderung relatif, tidak absolut (Ali, 2000:47).

Berbicara mengenai isu seputar pemikiran fikih Islam, dalam core pemikiran fikih Islam saat ini, nama Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai salah seorang ulama` terkemuka yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam mengetengahkan fikih dengan format yang kontemporer. Buku ini mencoba membahas secara spesifik mengenai sisi pemikiran fikih al-Qaradhawi dalam menyikapi realitas sosial kekinian.

Realitas yang dimaksud di sini adalah segala yang ada di sekitar kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif (al-Qaradhawi, 1997: 292). Realitas juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang membentuk kehidupan manusia dalam segala lini kehidupan (Bu’ud, 2000, 43).

Pergeseran zaman yang cepat dibarengi pula dengan pergeseran budaya anak zamannya, sehingga hal-hal yang berlaku pada zaman terdahulu pada masa sekarang cenderung berubah, ditinggalkan dan dianggap sudah kadaluwarsa. Dengan demikian, hukum-hukum Islam yang bersandarkan pada realitas sosial masa lalu juga mengalami pergeseran, sehingga hal itu menuntut adanya hukum baru, fikih baru, dan ijtihad baru yang bergerak seiring perjalanan sejarah kehidupan.

Melalui kajian fikih yang peka terhadap realitas yang sedang berjalan, tidak hanya memperkaya khazanah Islam, namun juga mampu mengetengahkan solusi hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Fikih atau hukum fikih yang sesungguhnya adalah yang realistis, dalam arti berangkat dari realitas dan tidak mengabaikannya, serta terbangun atas dasar realitas dan tidak berangkat dari ruang hampa. Di sisi lain, ijtihad pada dasarnya berfungsi untuk memberikan justifikasi terhadap suatu realitas kemasyarakatan (at-ta’thîr as-syar’i li al-wâqi’) sehingga ia harus seiring sejalan dengan perjalanan realitas kehidupan (ar-Raysuni, 2000: 64).

Fikih al-Qaradhawi, ketika berbicara mengenai hubungan antara hukum dengan realitas kekinian telah mengetengahkan produk-produk hukum konkret, sebagai misal di antaranya adalah bahwa dalam fikih klasik seorang wanita dilarang bepergian tanpa disertai mahramnya. Hukum seperti ini tentunya sudah tidak lagi bisa diterima masyarakat modern. Ijtihad sekarang, dengan melihat kondisi dan kebiasaan yang berlaku, cenderung membolehkan perempuan bepergian sendiri karena kondisi sudah aman dan tenang. Saat ini bepergian dengan alat transportasi massal bisa mengangkut ratusan bahkan ribuan penumpang serta tidak melewati gurun sahara dan padang pasir yang dikhawatirkan akan tertimpa bahaya (al-Qaradhawi, 1999: 98).

Contoh lain yang dikemukakan al-Qaradhawi adalah dalam menyikapi hadis Rasulullah tentang nishâb zakat, di mana Rasulullah pernah menetapkan nishâb zakat melalui dua cara, yaitu dengan emas (20 Dinar) dan perak (200 Dirham). Dalam hal ini Rasulullah tentunya menghendaki nilai yang sepadan antara nishâb emas dan perak berdasarkan kebiasaan dan kondisi saat itu. Pada masa sekarang, di mana harga perak anjlok dibanding harga emas, satu-satunya cara terbaik dalam menentukan nishâb adalah dengan emas, karena hal itu lebih memberi kemaslahatan (al-Qaradhawi, 1994: 277-278).

Realitas ke-Indonesia-an tentunya juga perlu disikapi dengan fikih Islam. Salah satu misal dalam hal ini adalah, realitas yang terjadi di kota-kota besar seperi Jakarta, di mana lalu lintas kendaraan sangat padat sehingga seseorang bisa terjebak di jalan selama berjam-jam lamanya. Dengan adanya kondisi yang demikian ini, bagaimanakah hukum fikih dalam menjamak shalat karena macetnya lalu lintas?

Realitas lain yang juga menarik untuk dikaji dan disikapi dengan fikih Islam adalah suatu tradisi di sebuah desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang mempunyai mata pencarian membuat sanggul dan wig, padahal mereka adalah muslim, di mana dalam ajaran Islam terdapat hadis shahih mengenai larangan menyambung rambut yang tentunya tidak membenarkan aktivitas mereka.

Jika menilik ke belakang dan mencermati perjalanan sejarah tasyri’ Islam, akan terlihat bahwa pada awal mulanya Islam tidak muncul dari ruang hampa, ia adalah agama yang diturunkan dalam suatu masyarakat yang mempunyai realitas sosial tertentu; masyarakat yang telah menyatu dengan tradisinya sendiri. Arab, yang merupakan tempat diturunkannya Islam, merupakan masyarakat yang telah mempunyai ritus-ritus, baik dalam peribadatan, sosial, politik, hukum dan lain sebagainya.

Saat itu, Islam dihadapkan pada suatu realitas sosial, dan sejarah meninggalkan bukti bahwa realitas sosial tidak dieliminasi Islam secara keseluruhan. Bahkan, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Khalil Abdul Karim (1990) dipaparkan dengan jelas mengenai ritus-ritus sebelum Islam yang akhirnya diadopsi oleh Islam. Hal itu memberikan suatu indikasi bahwa Islam mempunyai cara tersendiri dalam memperlakukan/menyikapi realitas sosial.

Paparan di atas memberikan bukti mengenai urgensi mengkaji realitas untuk selanjutnya dijadikan sandaran dalam proses formulasi hukum dalam rangka mengembangkan fikih kontemporer yang dinamis dan realistis.

Sebagai representasi pemikiran ulama terkemuka saat ini, persepektif fikih Yusuf al-Qaradhawi dalam menyikapi realitas sosial kekinian akan dikaji dalam tulisan ini.

NB: versi lengkap tulisan ini bisa di-download pada “download e-book, Fikih Realistis”.

[1] Secara etimologis, syari’ah berarti jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologis ia berarti hukum-hukum Allah yang ditujukan kepada hambanya melalui perantara Rasul-Nya (Khalil, tt: 8).

[2] Al-ahkâm al-i’tiqâdiyyah yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan keyakinan seperti iman kepada Allah, Rasul, Malaikat, Hari akhir, dll. Semua ini dibahas dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid.

[3] Al-ahkâm al-wujdâniyyah adalah yang berhubungan dengan akhlak, seperi zuhud, sabar, ridha, dll. yang dibahas dalam ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu akhlaq atau ilmu tasawuf.

[4] Al-ahkâm al-‘amaliyyah adalah yang berhubungan dengan perbuatan seseorang, seperti shalat, puasa, jual beli, zakat, dll yang menjadi objek bahasan ilmu fikih.

PARADIGMA HUKUM POSITIVISTIK VERSUS KORUPSI DI INDONESIA

2009-09-30T11:21:00.001+07:00

Oleh : KANGSALIM

Abstrak
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini adalah merupakan kesepakatan bersama yang dijadikan dasar negara, meskipun secara jelas dan lugas hal itu baru dituliskan dan diproklamirkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB I tentang BENTUK DAN KEDAULATAN. Pada UUD 45 sebelumnya pasal 1 berbunyi :
(1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pasal tersebut kemudian diubah dan ditambah menjadi :
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksankan menurut Undang-undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Hal ini berarti bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machsstaat).
Semakin sadarnya masyarakat terhadap keberadaan nasib bangsa ini membuka mata mereka untuk selalu berpandangan lebih maju dalam mengambil keputusan dan kesepakatan bersama yang kelak akan menentukan keberlangsungan bangsa ini ke depan. Puncak dari kesadaran itu menemukan momentumnya pada era reformasi.
Reformasi yang bergaung keras, adalah merupakan reaksi terhadap kondisi dan pengalaman masa lalu, yang lebih menitikberatkan pada pembangunan ‘politik sebagai panglima’ pada masa Orde Lama ; yang kemudian diteruskan pada zaman Orde Baru, dengan menitikberatkan pada pembangunan ‘ekonomi sebagai panglima’, yang kemudian bermuara pada berbagai krisis. Dari pengalaman masa lalu yang dianggap gagal ini, elit dan massa Orde Reformasi telah memilih mengalihkan pandangan kepada “hukum” sebagai panglima yang baru. Pemilihan ini dianggap wajar, seiring dengan maraknya tuntutan untuk mewujudkan ‘Civil Society’ yang di dalamnya terkandung tuntutan akan adanya tatanan hukum dan penegakan hukum yang berkualitas dan berbudaya. (Gunaryo, (Ed.), 2001 : 184).
Rupanya, kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan tidak dilaksankan dengan sepenuh hati. Masih banyak oknum, baik yang terpelajar ataupun awam, yang tidak sadar hukum, sehingga dengan sengaja atau tidak sengaja mereka menginjak-injak supremasi hukum. Hal itu ditandai dengan maraknya praktek pelanggaran hukum, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ironisnya, negara yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum, ternyata selalu menduduki rangking atas dalam barisan negara-negara terkorup di dunia. Pun ketika gaung reformasi masih begitu keras, pada tahun 1999, Indonesia menempati rangking ketiga dari 99 negara terkorup.
Hari demi-demi hari dilalui oleh bangsa ini, namun citra buruk tak pernah lenyap dari langi-langitnya, bahkan dengan diberlakukannya otonomi daerah ternyata hanya memperjelas adanya “pemerataan korupsi” sampai ke daerah-daerah. Jika pada masa lalu korupsi berkutat pada pemerintahan di tingkat pusat, namun saat ini korupsi menyebar ke mana-mana dengan lebih liar dari yang sebelumnya.
Masalah korupsi semakin menggelisahkan, karena pemerintah tidak mampu menanggulangi dan memberantasnya dengan baik, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Para pengamat hukum mungkin menuduh bahwa merebaknya KKN dan sulitnya pemerintah dalam membendung hal itu disebabkan karena hukum positivistik yang dianut Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran sosial yang terjadi secara massif. Kaum agamawan bisa berasumsi bahwa merebaknya KKN diakibatkan karena minimnya masyarakat Indonesia dalam menjalankan perintah agamanya masing-masing secara mendalam. Begitu pula para ahli dalam bidangnya ; seperti ekonom, politikus, budayawan, dan lain-lain, mereka akan selalu mengaitkan fenomena KKN dengan kaca mata mereka masing-masing.
Mungkin kita harus sepakat dan sependapat bahwa maraknya korupsi dan sulitnya pemerintah dalam menanganinya, tidak bisa di pandang hanya dari satu sisi saja. Ia harus dilihat dari berbagai sudut yang dianggap mempunyai andil dalam mendukung terjadinya praktek KKN. Oleh karena itu nanti akan dibahas tentang korupsi sebagai masalah ekonomi, politik, dan budaya.
Tulisan ini akan menitikberatkan pada sudut pandang hukum. Dan pertanyaan utamanya adalah, mampukah hukum yang dianut Indonesia menyelesaikan kasus KKN? Mengapa? Makalah sederhana ini akan mencoba menjawabnya.

Kata-kata kunci: paradigma positivistik, undang-undang “main sikat”, kelemahan hukum positifistik Indonesia, korupsi sebagai masalah ekonomi, politik dan kebudayaan.

Hukum dan Masyarakat
Manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmaniah (raga) dan rohaniah (jiwa). Segi rohaniah manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Apabila diserasikan akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi sikap tindak. Sikap tindak itulah yang kemudian menjadi landasan gerak segi jasmaniah manusia. Begitu pula manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Dan pola pikir tertentu yang dianut seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Sikap tersebut akan merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda, atau keadaan. (Soekanto, 2003 : 117).
Manusia, berdasarkan kondisi sosial budaya yang membesarkannya, mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Masalah yang sama, misalnya, akan ditanggapi berbeda-beda oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda.
Masyarakat (community), adalah sebuah istilah yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa (Soekanto, 2003 : 149) yang didalamnya berkumpul individu, kelompok, dan organisasi sosial yang bermacam-macam yang mempunyai cara pandang dan pemahaman sendiri-sendiri dalam kehidupan kesehariannya. Begitu juga, masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri.
Jika tidak ada “kekuatan” yang berkuasa di atas kekuatan individu dan kelompok di atas, maka masing-masing akan berjalan sesuai dengan kemauannya maupun kemauan kelompoknya, maka yang terjadi adalah benturan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Akhirnya, akan terjadi kekacauan dan kehidupan tidak akan menemukan kedamaian dan keteraturan. Oleh karena itu “kekuatan” tersebut mutlak diperlukan.
Dari dulu hingga sekarang kelompok masyarakat mengalami perjalanan sejarah, dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang lebih modern. Hal itu disebabkan karena kelompok sosial bukan merupakan kelompok yang statis. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Pada umumnya kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat proses formasi atau reformasi dari pola-pola di dalam kelompok tersebut, karena pengaruh dari luar. Keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi karena konflik antar individu dalam kelompok atau karena adanya konflik antar bagian kelompok tersebut sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Ada bagian atau segolongan dalam kelompok itu yang ingin merebut kekuasaan dengan mengorbankan golongan lainnya; ada kepentingan yan gtidak seimbang sehingga timbul ketidakadilan; ada pula perbedaan paham tentang cara-cara memenuhi tujuan kelompok dan lain sebagainya. Kesemuanya itu mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok hingga timbul perubahan struktur. Timbulnya struktur yang baru pada akhirnya juga bertujuan untuk mencapai keadaan stabil di kemudian hari (Soekanto, 2003 : 163-164).
Konkretnya, dalam kehidupan masyarakat menuju pembentukan negara modern terjadi melalui beberapa tahap. Di situ terlihat terjadinya pengorganisasian masyarakat yang semakin meningkat. Hal itu dikemukakan oleh Gianfranco Poggi sebagai berikut :
(1) Feodalisme
(2) Standestaat
(3) Absolutisme
(4) Masyarakat sipil (civil society)
(5) Negara konstusional.
Masyarakat feodal dapat dilukiskan sebagai suatu komunitas yang bersendikan hubungan antara yang dipertuan dengan abdinya. Timbulanya feodalisme ini disebabkan oleh terjadinya kekosongan dalam struktur kekuasaan di Eropa Barat yang pada gilirannya menimbulkan suatu keadaan yang kacau.
Dalam perkembangannya, feodalisme tersebut mengalami perubahan dalam struktur dirinya. Ciri kesetiaan antara yang dipertuan dan kawulanya berubah, karena para kawula yang juga bisa mempunyai bawahannya sendiri kemudian lebih memikirkan untuk melanggengkan kekuasaan “ke bawah”. Bagaimanapun, feodalisme itu telah memberikan sahamnya sendiri untuk perkembangan keadaan di bagian benua itu. Ia merupakan percobaan pertama untuk menciptakan suatu kerangka sistem peraturan atas tanah-tanah yang selama ini telah diterlantarkan dan berada dalamketidakpastian. Melalui feodalisme ini, kepada kelas tersebut diberikan kekuasaan yang melampaui hakikat kemiliterannya dan para prajurit ini secara pelan-pelan tetapi pasti juga didorong untuk memperhatikan segi-sgi keadilan, menghormati tradisi-tradisi lokal, melindungi yang lemah, dan mempraktekkan tindakan bertanggung jawab. Dari sinilah nantinya muncul kebangsawanan Eropa dan merupakan cikal bakal dari standestaat nantinya (Raharjo, 2000 : 218).
Dengan berjalannya waktu dialektika hukum dan masyarakat semakin mengarah menuju perbaikan, hingga akhirnya terciptalah sebuah negara yang masyarakatnya secara sadar dan sistematik mendasarkan pada hukum atau yang biasa disebut dengan negara konstitusional.
Hal penting yang harus dicermati di sini adalah bahwa untuk sampai pada sebuah negara konstitusional, masyarakat atau suatu bangsa menempuh jalan yang berliku-liku dan melalui beberapa tahap. Hal ini akan menjadikan sebuah hukum mempunyai akar yang kuat karena tidak terpisah dari realitas yang selalu bergumul dengan masyarakatnya.
Dari sini dapat dimaklumi bahwa hukum yang diambil dari kondisi sosiologis yang berbeda dengan suatu masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan, akan mengakibatkan hukum tersebut rapuh dan tidak kuat mengakar. Akibatnya, hukum menjadi mandul dan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.
Untuk lebih memperjelas kebenaran asumsi di atas penulis akan mengarahkan pembahasan pada kasus negara Indonesia, yang menerapkan sistem hukum yang bercorak posifistik yang diambil dari Eropa.
Yang menjadi permasalahan adalah, sudah benarkah para politikus dan penentu kebijakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia ketika mereka menerapkan sebuah pilihan sistem hukum yang diadopsi dari Eropa, khususnya Belanda? Apakah hukum tersebuat sesuai dengan kondisi sosiologis Indonesia? Hal ini akan dicoba untuk dibahas.
Pembahasan akan dilakukan secara sistematis, yaitu dimulai dengan mengemukakan paradigma hukum positivistik, kelebihan dan kekurangannya, serta apakah ia sesuai untuk indonesia atau tidak.

Paradigma Hukum Positivistik
Kata paradigm merupakan istilah yang “ngetrend” di telinga para ilmuwan di setiap waktu. Biasanya, ketika seseorang berbicara tentang paradigma ia tidak akan lupa menyebut nama Thomas Kuhn, yang pada tahun 1970 menerbitkan bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution.
Paradigma, dalam bahasa Inggris “paradigm”, dari bahasa Yunani “para deigma”, dari “para” (di samping, di sebelah) dan “dekynai” (memperlihatkan ; yang berarti ; model contoh ; arketipe ; ideal). Menurut Oxford English Dictionary, paradigm atau paradigma adalah contoh atau pola. (Salman dan Susanto, 2005 : 67).
Dalam gagasan Thomas Kuhn, tidak ditemukan makna teknis apa yang disebut paradigma itu. Konsep paradigma dalam pandagannya lebih kepada sesuatu yang bersifat “metateoretis”. Namun demikian apabila ditelaah secara mendalam paling tidak ada beberapa hal yang diambil dari pandangan Kuhn mengenai paradigma ;
a) Paradigma dilihat sebagai model, percontohan, representatif, tipikal, karakteristik atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Pemahaman paradigma berkembang luas meliputi buku-buku klasik dimana model atau percontohan yang telah diterima tersebut pertama kali muncul ;
b) Paradigma tidak hanya terbentuk oleh teori-teori semata, tetapi merupkan suatu masterpiece yang mencakup semua unsur praktek-praktek ilmiah / ilmu pengetahuan di dalam sebuah area of inquiry atau bidang studi / penelitian yang terspesialisasi. Paradigma akan menggariskan paramete-parameter penting mana yang akan diukur, mendefinisikan standar ketetapan yang dibutuhkan, menunjukkan cara bagaimana (hasil) observasi akan diinterpretasi, serta metode eksperimen mana yang akan dipilih untuk diterapkan ;
c) Makna paradigma meliputi keseluruhan koleksi, kelompok, kombinasi, paduan, campuran dari komitmen yang diterima, diakui dan diyakini, dianut, dipegang, dipakai atau diterapkan bersama oleh anggota-anggota komunitas ilmu pengetahuan tertentu. Secara lebih luas paradigma oleh Kuhn disebut sebagai diciplinary matrix, yakni sudut pangkal, wadah, tempat, cetakan, sumber atau kandungan di / darimana suatu disiplin ilmu pengetahuan bermula. Bagi Kuhn paradigma sebagai suatu diciplinary matrix memempati posisi yang betul-betul sentral di dalam operasi kognitif dari komunitas ilmiah. (Robert Friderik dalam Salman dan Susanto, 2005 : 69).
Dalam bahasa yang sederhana, ketika menjelaskan tentang paradigma Fikih misalnya, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa paradigma adalah cara memandang. Paradigma mirip dengan kacamata yang kita pergunakan. Dengan kacamata kuda, kita akan melihat apa yang ada di depan mata saja. Kita tidak dapat melihat ke kiri dan ke kanan.
Lebih lanjut ia mengatkan bahwa paradigma adalah kacamata “batin” kita –kacamata persepsi kita. Paradigma menentukan apa yang kita yakini dan pada akhirnya menentukan perilaku kita.
Secara ilmiah, ia menambahkan, paradigma adalah “a constelation of beliefs, values, and techniques shared by the members of a given scientific community”. Menurut Kuhn paradigma tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga normatif. Paradigma bukan saja mempengaruhi cara berfikir kita tentang realitas, tetapi juga mengatur cara mendekati dan bertindak atas realitas. (Rahmat, Jalaluddin, 2003 : 8-9).
Sekarang kita menuju pembahasan tentang paradigma hukum positivistik. Istilah itu berawal dari positifisme yang merupakan aliran filsafat yang berkembang di Eropa kontinental khususnya di Perancis dengan beberapa eksponen yang terkenal khususnya, Henri Saint Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857). Positifisme merupakan paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukam kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu obyek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subyektif sifatnya. Diapliksikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang kongkrit antara warga masyarakat (wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positifisasi sebagai lege atau lex. (Salman dan Susanto, 2005 : 79-80).
Atmosfir sosial politik yang melingkupi abad kesembilan belas pada waktu itu adalah ‘liberalisme’. Pikiran liberal ini berpusat pada kemerdekaan individu, dengan menata suatu kehidupan dimana kemerdekaan individu dijamin eksistensinya secara kuat. (Gunaryo (Ed.) , 2001 : 186).
Dalam hubungan ini, sistem hukum pun dijiwai oleh liberalisme dimaksud, sehingga sistem hukum liberal terbentuk dengan nilai yang mengandung rancangan, yang secara kuat memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan individu. Konsekuensinya adalah bahwa dalam perkembangan berikutnya, sistem hukum yang mengandung kuat perlindungan terhadap kemerdekaan individu (protect the freedom of individual), meneguhkan dan menguraikan filsafat tersebut ke dalam hukum ; maka hal-hal yang berupa doktrin, asas, rule, dan perelengkapan hukum lainnya, juga diarahkan, terarahkan dan terancang untuk bergerak seturut nilai liberal tersebut. Dengan kata lain, sistem hukum liberal, tidak dirancang secara kuat untuk memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan secara kuat dirancang untuk melindungi kemerdekaan individu. (Raharjo dalam Gunaryo (Ed.), 2001 : 187).
Tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan positifisme hukum modern adalah H.L.A. Hart dalam bukunya yang berjudul The Concept of Law. Inti pemikirannya terletak pada apa yang dijelaskan olehnya sebagai primery rules dan secondary rules. Bagi Hart penyatuan tentang apa yang disebutnya sebagai primery dan secondary rules merupakan pusat dari sistem hukum, dan keduanya harus ada dalam sistem hukum. Primery rules lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak.
Mengenai primery rules (aturan utama) terdapat dua model. Model yang pertama adalah primery rules yang di dalamnya terdapat apa yang disebut aturan sosial (social rule), yang eksis apabila syarat-syaratnya sebagai berikut terpenuhi ; pertama, adanya suatu keteraturan perilaku di dalam beberapa kelompok sosial, suatu hal yang umum dan banyak dijumpai dalam masyarakat. Untuk tercipta situasi atau kondisi demikian diperlukan penyesuaian yang menitikberatkan pada perlunya tekanan sosial dengan memusatkan kepada perbuatan (mereka) yang menyimpang (aspek eksternal). Kedua, aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu (sebagian besar) salam anggota kelompok sosial yang relevan.
Sedangkan secondary rules “aturan tentang aturan” (rules about rules) apabila dirinci meliputi, pertama, aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat dianggap sah (rules of recognition). Kedua, bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (rules of change), dan ketiga, bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan atau ditegakkan (rules of adjudication). (Salman dan Susanto, 2005 : 90-91).
Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang hal ini bisa dilihat dalam The Concept of Law pada bab V tentang Law as The Union of Primary And Secondary Rules.
Arti positifisme itu sendiri menurut Hart adalah sebagi berikut (Diaz, 1976 : 451):
a) Hukum adalah perintah.
b) Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
c) Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu merujuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan dan moralitas.
d) Penghukuman (judgment) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
e) Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. (Raharjo, 2003 : 267-268).
Tokoh lain mengenai positivisme yuridis adalah Austin, yang mempunyai paham bahwa hukum dipandang sebagai gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positifisme adalah pembentukan strukur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yagn berlaku. Sebab hukum dipandang sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi makin profesioal. Dalam hal ini hukum juga merupakan closed logical system. Artinya, peraturan dapat dideduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik, dan moral. (Salman dan Susanto, 2005 : 80-81).

Kondisi Sosiologis Indonesia
Indonesia, adalah salah satu negara yang menggunakan sistem hukum yang bercorak positivistik yang diadopsi dari penjajah, dalam hal ini adalah Belanda. Oleh karena itu untuk menjelaskan kondisi sosiologis Indonesia, menurut penulis, harus dimulai dari masa yang paling dekat dengan masuknya penjajah, yaitu masa permulaan Indonesia-Islam.
Secara historis, Indonesia sebelum masuknya penjajah adalah merupakan wilayah yang didominasi oleh latar belakang sosial dan budaya yang bercorak ke-Islam-an. Data yang valid tentang masuknya Islam ke wilayah nusantara masih diperdebatkan. Di dunia akademis, konsensus kesarjanaan mengakui adanya problem yang signifikan berkaitan dengan asal-muasal dan ikhwal persebaran Islam di Asia Tenggara, yang mungkin tidak akan pernah dituntaskan secara utuh karena kurangnya sumber-sunmber yang bisa dipercaya yang mencatat periode kontak dan konversi tersebut. Diakui memang sudah ada kalangan muslim di Jawa pada akhir abad ke-14 dan juga keraton Majapahit. (Namun) proses transisi dan konvensi penduduk Jawa tengah ke Islam bersifat gradual, tak merata dan terus berlangsung. Data tradisional mengenai jatuhnya majapahit, kerjaaan Hindu-Jawa besar terakhir, adalah tahun 1478. Sumber-sumber Cina menunjukkan bahwa komunitas-komunitas muslim sudah ada di kawasan pantai utara pada dekade-dekade awal abad ke-15. ( Woodward, 1999: 80).
Semua itu adalah merupakan fakta lunak (meminjam Dudung Abdurrahman) sedangkan fakta yang tidak mungkin dipungkiri (fakta keras) (Dudung Abdurrahman, 1999 : 8) adalah bahwa pada abad ke-18, Jawa sudah mengalami Islamisasi. (Riklefs dalam Zainul Milal Bazawie).
Pada masa penjajahan, sudah menjadi konsekunsi logis dari pernyataan di atas, penjajah harus berhadapan dengan para pejuang muslim. Dimana tertulis dalam lembar sejarah bangsa ini bahwa para ulama menjadi pemimpin dalam menghadapi penjajah.
Pada masa seputar kemerdekaan Indonesia, terjadi perdebatan dalam memilih bentuk negara yang berimbas pada sistem hukum yang digunakan. Perdebatan dalam wilayah politik Indonesia saat itu diwakili oleh Sukarnao dan M. Natsir. Bagi Sukarno, Islam adalah agama spiritualitas yang harus diberi tempat yang mulia sehingga ia “bersinggasana di dalam kalbu”. Sukarno tidak percaya bahwa Islam dapat dijadikan sebagai ideologi politik untuk menyelesaikan persolan-persoalan bangsa. Iapun tak ingin menjadikan Islam sebagai simbol-simbol perjuangan politik. Dan yang lebih penting, ia tidak percaya bahwa Islam akan mampu dijadikan “dasar negara” Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan komunitas agama. Bagi Natsir, makna Islam berbeda secara asasi dengan makna subyektif yang diberikan Sukarno. Bagi dia, Islam bukan hanya agama spiritualitas, tetapi sebuah Weltanschaaung, suatu pandangan dunia yang lengkap. Natsir percaya bahwa Islam dapat ditransformasikan sedemikian rupa menjadi suatu ideologi politik. Ia pun menjadikan Islam sebagai simbol perjuangan politik, dan percaya bahwa Islam dapat dijadikan dasar sebuah negara modern yang pluralis dan demokratis. (Yusril Ihza Mahendra et.al., 1995 : 363).
Pada akhirnya sejarah mencatat bahwa kubu Soekarno memenangkan pertandingan, negara Indonesia modern memiliki corak yang lebih dekat dengan negara sekuler dengan menggunakan sistem hukum positif yang diadopsi dari Belanda.
Dalam bab di awal bahasan ini mengenai “Hukum dan Masyarakat” dijelaskan bahwa hukum adalah merupakan sebuah realitas yang dihasilkan melalui proses panjang dan melalui beberapa tahap. Namun untuk kasus Indonesia ternyata negara ini hanya “main comot” saja dalam masalah sistem hukum yang diterapkan.
Menurut Myrdal, negara-negara berkembang sekalipun dengan kadar yang berlainan adalah negara-negara yang yang lembek. Faktor yang berdiri di belakang kelembekan diantaranya adalah : “perundang-undangan yang main sikat” (sweeping legislation). Perundang-undangan yang demikian ini dimaksudkan untuk memodernisasikan masyarakat dengan segera, berhadapan dengan keadaan masyarakat yang umumnya diwarisi, yaitu otoritarianisme, paternalisme, partikularisme dan banyak ketidakteraturan lainnya. (Raharjo, 2003 : 230).
Letak kesalahan “main sikat” dalam perundang-undangan tersebuat adalah bahwa Eropa, tempat bercokolnya hukum positivistik, mengalami sejarah yang “mulus”, tidak seperti Indonesia dan negara-negara terjajah di Asia Selatan, dimana kolonialisme telah membawa negara-negara tersebut menuju kemerosotan organisasi sampai di tingkat pedesaan. Adanya tekanan untuk mengintroduksikan pemilikan tanah secara Barat, ekonomi yang didasarkan pada uang, administrasi kolonial yang terutama ditujukan untuk mengumpulkan pajak dan mengembangkan ketertiban dan ketentraman, menyebabkan melemahnya sistem hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang asli. Tradisi otoriter yang ada sebelum masa penjajahan dengan datangnya kolonialisme itu malah diperkuat oleh pemerintahan kolonial dan dialihkan kepada paternalisme. Dalam sistem yang demikian ini rakyat menjadi terbiasa untuk diperintah, tetapi juga sedapat mungkin berusaha untuk menghindarkan diri. Itu semua menyebabkan, bahwa kontrol oleh masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah menjadi lemah. (Raharjo, 2003 : 231).

Hukum Positivistik Versus Korupsi
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum bercorak positivistik di Indonesia mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :
1. Hukum positivistik tidak mempunyai akar yang kuat, karena ia berasal dari alam sosilogis yang berbeda dengan Indonesia. Dia tak lebih hanyalah “perundang-undangan yang main sikat” (sweeping legislation). Perundang-undangan yang demikian ini dimaksudkan untuk memodernisasikan masyarakat dengan segera, karena waktu yang cukup mendesak pada saat itu untuk mendirikan sebuah negara merdeka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kerapuhan akar hukum positivistik tersebut juga disebabkan karena bangsa Indonesia sudah begitu akrab dengan adanya hukum adat dan corak hukum ke-Islam-an yang telah lama melingkupinya.
2. Syarat untuk menerapkan hukum menurut Hart adalah bahwa aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu (sebagian besar) anggota dalam kelompok sosial yang relevan. Namun yang terjadi di Indonesia, karena tidak mengakarnya hukum yang diterapkan, adalah bahwa masyarakat Indonesia tidak mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi.
3. Sistem hukum liberal, yang mendasari munculnya corak hukum positivistik, tidak dirancang secara kuat untuk memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan secara kuat dirancang untuk melindungi kemerdekaan individu. Akibatnya dia tidak mampu membendung arus pelanggaran hukum yang dilakukan secara massif.
Sekarang saatnya kita menghadapkan hukum positivistik pada masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sekarang ini merebak dan menjadi isu utama di negara ini.
KKN, begitu biasanya ia dikenal, adalah merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
Jika dilacak lebih jauh, bisa dikatakan bahwa pusat dari tiga penyelewengan, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme di atas, bisa diringkas dalam satu kata, “korupsi”, karena istilah korupsi mempunyai bentuk bernacam-macam. Dan secara sederhana ia berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. (Ackerman, 2006 : 127).
Ada berbagai jenis korupsi yang melanda birokrasi, antara lain :
Discretionery corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Misalnya petugas pengawas yang seolah-olah melakukan pengawasan tanpa benar-benar berbuat yang sesungguhnya. Di sini tidak ada peraturan yang dilanggar, karenannya resikopun dapat diperkecil. Jenis korupsi seperti ini sangat sulit, kalau bukan tidak mungkin dideteksi, karena kita tidak dapat dengan mudah memastikan dimana dan kapan ia berlangsung.
Illegal corruption, yaitu korupsi seperti terungkap dari namanya, adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa ataupun maksud-maksud hukum, peraturan dan regulsi tertentu. Dalam hal terjadinya aksi-aksi seperti ini, resiko yang akan terjadi cukup implisit. Jenis korupsi seperti ini bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan tingkat efektifitas tertentu, namun sebaliknya, ia jauh lebih mungkin untuk dikendalikan. Untuk melakukannya diperlukan tingkat kerahasiaan yang cermat.
Mercenery corruption, yaitu suatu jenis korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia meliputi kegiatan pemberian uang sogok dan uang semir. Korupsi seperti ini dapat disebuat sebagai suatu tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan material dan politis. Ia bisa bersifat ilegal mapupun terjadi karena adanya kekuasaan untuk mengeluarkan kebijaksanaan. Misalnya, petugas pengawas yang menerima uang dari suatu perusahaan industri yang menghasilkan limbah, sebagai uang semir agar hasil olahan limbah dinyatakan baik, meskipun faktanya tidak memenuhi standar.
Ideological corruption, yaitu jenis korupsi baik yang bersifat ilegal maupun diskresioneri yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan-tujuan kelompok. Misalnya, kasus KKN mantan presiden Suharto dan kroninya, dimana aparat penegak hukum khususnya kejaksaan lebih memberikan komitmen ideologis mereka kepada mantan presiden Suharto dan kroninya ketimbang kepada undang-undang dan hukum. (Guy Bensevite dalam Gunaryo (Ed.), 2001 : 354-355).
Korupsi adalah sebuah fenomena yang timbul karena berbagai sebab, hal itu bisa dilihat, misalnya, dari aspek ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ia muncul dan merebak karena adanya ketidakberesan dalam tiga hal tersebut.
Jadi, untuk menanggulangi korupsi kita harus membahas aspek-aspek yang memunculkan fenomena tersebut. Jika ingin memberantas tanaman pengganggu, kita harus tahu dimana akarnya sehingga kita bisa mencabut, atau paling tidak melemahkan akar tanaman pengganggu tersebut, sehingga lama-kelamaan ia akan melemah dan akhirnya mati.
Dari aspek ekonomi, korupsi bisa muncul karena permasalahan-permasalahan yang bersifat ekonomis yang dihadapi suatu bangsa. Dalam skup yang luas, hal ini bisa disebabkan karena pemerintah sering memberikan barang dan jasa secara bebas atau menjualnya dibawa harga pasar. Sering terdapat dua harga-harga negara yang rendah dan harga pasar bebas yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan berusaha menyuap para pegawai guna mendapat akses ke pasokan negara dengan harga di bawah harga pasar. Di Tiongkok, misalnya, sebagian barang produksi dijual dengan harga di bawah harga pasar. Meskipun perbedaan harga terus berkurang pada tahun-tahun belakangan ini, harga-harga subsidi itu pernah sangat mewabah pada suatu ketika. Para peneliti Tiongkok melaporkan bahwa pada tahun 1989, harga pasar untuk batu bara disubsidi sebanyak 674 %. Harga pasar untuk tujuh jenis barang produksi lainnya bervariasi dari 250 % hingga 478 % dari harga resmi negara. Tidaklah mengherankan bahwa penyuapan untuk memperoleh pasokan berdasarkan harga negara dilaporkan menjadi teramat umum. Di Negeria, ketika harga minyak diatur secara artifisial sehingga relatif lebih rendah daripada harga di negera tetangganya Benin, penyelundupan yang difasilitasi oleh korupsi tampaknya tersebar luas. Perbedaan harga memberikan keuntungan, baik kepada para penyelundup maupun kepada para pegawai yang dibayar untuk mengabaikan perdagangan ilegal tersebut. (Ackerman, 2006 : 12-13).
Hal ini adalah merupakan fenomena umum yang dihadapi semua negara, terutama negara-negara berkembang, dimana Indonesia masuk di dalamnya.
Mengenai masalah politik, dalam hal ini korupsi merupakan gambaran hubungan antara negara dan sektor swasta. Kadang-kadang petugas negara yang menjadi pelaku dominan; kadang-kadang pelaku swasta yang paling berkuasa. Kekuasaan tawar-menawar relatif antara kelompok ini menentukan dampak keseluruhan korupsi terhadap masyarakat dan pembagian keuntungan antara penyogok dan yang disogok. (Ackerman, 2006 : 157).
Untuk kasus Indonesia hal ini bisa dilihat dari praktek Suharto yang mendukung sejumlah swastanisasi yang mengakibatkan pengalihan aset-aset ke perusahaan yang dikontrol oleh anak-anak serta kroni-kroninya. (Ackerman, 2006 : 164).
Dari aspek budaya, korupsi bisa muncul karena latar belakang kebudayaan yang permissif terhadap tindak korupsi. Seperti munculnya sikap-sikap yang mewajarkan dan menyuburkan KKN, yang tercermin dari anekdot-anekdot dalam masyarakat, seperti : kalau memiliki jabatan tapi tidak bisa memanfaatkan adalah orang yang bodoh ; punya famili pejabat kalau tidak dapat memanfaatkan adalah orang yang bodoh ; punya relasi atau teman pejabat kalau tidak bisa dimanfaatkan adalah percuma ; dan lain-lain anekdot yang menggambarkan sikap dan tanggapan masyarakat terhadap KKN. Ketika KKN ini menjadi sesuatu yang terlihat wajar oleh kalangan luas, maka ia meulai ‘menggurita’ dan masuk ke dalam setiap sektor pelayanan publik. Mulai dari proyek-proyek raksasa, seperti proyek Waduk Kedung Ombo, Pembangkit Tenaga Listrik Paiton, eksploitasi hutan Kalimantan, dan lain-lain sampai dengan hal-hal yang menyangkut secara fisik kebutuhan pelayanan masyarakat, seperti pelayana SIM, KTP, maupun berbagai izin yang sejenisnya yang semakin hari semakin beragam, dan berubah menjadi layaknya komoditas. Akibatnya reaksi publik terhadap perbuatan KKNini menjadi tidak terlalu kentara, terlebih karena kalangan menengah dan elit masyarakat justru berkembang melalui proses KKN, dan banyak diuntungkan oleh KKN ini. (Gunaryo (Ed.), 2001 : 189).
Karena begitu akutnya penyakit KKN yang menjangkiti setiap lini kehidupan masyarakat, yang muncul karena pengaruh aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, maka penyelesaian kasus ini pun harus dilakukan dari seputar aspek-aspek tersebut.
Sekarang kita akan menjawab pertanyaan inti dalam makalah ini, mampukah hukum positivitik menyelesaikan kasus-kasus KKN dengan perangkat yang telah ada?
Pemerintah Indonesia dalam hal penyelesaian KKN sudah membuat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang tindak korupsi dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Tetapi hal itu sangat jauh dari kepentingan dan rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh kasus KKN pada PDAM semarang yang dengan kerugian senilai Rp. 168.000.000-, ternyata pelakuknya hanya dituntut enam bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000-,. Tetntu sangat menyinggung rasa keadilanmasyarakat, bila dibandingkan dengan pelaku pencurian ayam yang pada umumnya tiga bulan penjara. (Raharjo dalam Gunaryo (Ed.), 2001 : 203).
Dengan adanya Undang-Undang tersebut juga tidak mengurangi jumlah korupsi yang muncul, namun dalam kenyataannya korupsi makin menjadi-jadi dan negara tidak mampu menyelesaikannya dengan baik.
Berita yang paling hangat adalah tentang pengadilan mantan presiden Suharto yang diduga korupsi pada tujuh yayasan yang dipimpinnya. Ternyata kasus pengadilan Suharto harus terhenti sebelum sampai finish, masyarakat Indonesia pun merasa dirugikan, hingga terjadi demo di banyak tempat.
Ini semua menujukkan kegagalan sistem hukum positifitik dalam menangani korupsi. Hal ini, menurut penulis, bukan melulu karena sisitem hukumnya, tapi karena masalah korupsi tidak mungkin hanya diselesaikan melalui jalur hukum saja. Namun harus dilihat dari beberapa aspek sebagimana yang dijelaskan pada paragraf-paragraf di atas.
Mungkin, kita bisa meniru langkah Singapura dalam menangani korupsi. Karena diantara negara-negara Asia, ia berdiri tersendiri sebagai suatu tempat usaha yang relatif bersih. Korupsi memang ada namun tidak berakar, padahal pada masa kolonial korupsi merajalela di sana. Bagiamana negara ini bisa mencapai prestasi yang demikian? Pada masa awal setelah Perang Dunia II, pegawai negeri bergaji rendah dan kurang diawasi. Suap meyebar luas di jajaran kepolisian. Ketika People Action’s Party merebut kekuasaan, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama. Sebagai bagian dari strategi, Pemerintahan PAP memperkuat Corrupt Practices Investigation Bureau (Biro Pelacakan Kegiatan Korup). Sejak tahun 1970 biro ini berada dibawah Perdana Menteri. Singapura juga mewajibkan semua kementrian untuk meninjau cara kerja mereka dengan maksud untuk mengurangi insentif berkorupsi. Strategi yang dicapai antara lain mencakup pengurangan keterlambatan kerja, rotasi petugas dan meningkatkan supervisi. Negara mengurangi insentif untuk korupsi dengan membuat para pegawai mempunyai kepentingan dalam pekerjaan mereka melalui gaji yang tinggi, bonus, dan suasana kerja yang membantu. Maksudnya adalah agar penghasilan menjadi kira-kira sama dengan penggajian di sektor swasta. (Klitgard dan Quah dalam Ackerman, 2006 : 221-222).
Artinya dengan adanya kesungguhan untuk menutup pintu masuknya korupsi dan penanganan yang serius terhadap tidak korupsi, maka akan bisa meminimalisir jumlah kasus korupsi. Tetangga kita Singapura telah melakukan itu, tentunya kita sebagai tetangga yang berinisiatif untuk memberantas korupsi harus belajar darinya.

Sebab Hukum Bukan Segalanya
Jelas sudah bahwa permasalahan korupsi tidak akan mampu jika hanya dijangkau dengan jalur hukum saja. Ia harus didekati dari pintu-pintu yang mana korupsi bisa masuk melalui pintu tersebut.
Jika kita masih mempertahankan sistem hukum positivistik kita yang ada selama ini, tetunya tidak menutup kemungkinan untuk menambal sulam kelemahan-kelemahan yang sudah terdeteksi, sebagimana telah diuraikan di atas. Begitu pula kita bisa menambahkan hal-hal yang perlu untuk memepercantik citra hukum kita. Hukum bukan merupakan harga mati, ia menerima masukan-masukan dari manapun sejauh masukan itu sesuai dengan ciri dan watak bangsa ini. Kekakuan dalam sistem hukum dalam hal ini berarti anti kemajuan dan harus kita tolak.
Sebagai misal, jika kita yakin “potong tangan” mampu menakuti para koruptor dan berimbas pada minimalnya tindak korupsi mengapa kita tidak menggunakannya? sebagimana yang dilakukan Rusia, atau hukuman mati sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan China.

Penutup
Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara agama, namun di sisi lain ia juga negara terkorup, sungguh sangat ironis. Aku malu menjadi orang Indonesia, meminjam bahasa Taufik Ismail.
Untuk memberantas korupsi diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen bangsa ini dan dari berbagai bidang ; ekonomi, politik, dan budaya. Kesungguhan pemerintah yang dibarengi dengan semangat rakyatnya untuk bangkit dari keterpurukan, merupakan modal utama untuk menuju jalan yang mulus dalam menangani korupsi.
Sektor hukum, yang diangkat sebagai panglima perang dalam memerangi tindakan penyelewengan yang terjadi, harus mampu menunjukkan taringnya sehingga para penjahat kemanusiaan akan merasa takut dengan keberadaannya.
Terakhir, sebagai negara beragama, pemahaman yang benar terhadap ajaran agama dan ketaatan menjalankannya akan menjadi pendukung untuk mengurangi tindak korupsi yang menghitamkam langit-langit banga ini.
Semoga tulisan ini bermanfaat.

Cilacap, 3 Juli 2006

DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Dudung, Metode Penelitian Sejarah, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Bazawie, Zainul Milal, Perlawanan Kultural Agama Rakyat : Pemikiran dan Paham Keagamaan Syekh Ahmad Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi (1645-1740), Yogyakatra : SAMHA, 2002.

Gunaryo (Ed.)., Ahmad, Hukum, Birokrasi, dan Kekuasaan di Indonesia, Semarang : Walisongo Research Institute (WRI), 2001.

Hart, H.L.A., The Concept of Law, Oxford : Clarendon Press. Second Edition, 1994.

Mahendra et.al.,Yusril Ihza, Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Prof. Dr. Munawir Sadzali, MA, Jakarata : IPHI dan Paramadina, 1995.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. v, 2000.

Rahmat, Jalaluddin, Dahulukan Akhlak di atas Fikih, Bandung : Muthahhari Press, cet. ii, 2003.

Rose, Susan dan Ackerman, Corruption and Government; Causes, Consequences, and Reform, (terj. Korupsi dan Pemerintahan ; Sebab, Akibat dan Reformasi), Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Salman, Otje dan Susanto, Anton F, Teori Hukum ; mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali, Bandung : Refika Aditama, cet. ii, 2005.

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet. xxvi, 2003.

Woodward, Mark R., Islam in Java : Normative Piety and Mystisicsm in The Sultanate of Yogyakarta (terj.), Yogyakarta : LKiS, 1999.

edumuslim

2009-09-30T09:12:00.000+07:00

Jangan Terjerumus dalam Kubangan Kapitalisasi Agama; Catatan Seputar Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

2009-09-28T16:41:00.000+07:00

Oleh kangsalim79

Dalam dasawarsa terakhir ini, perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bank-bank konvensional pun mulai berlomba membuka divisi syariah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah. Bayangkan, di Indonesia berpenduduk muslim sekitar 200 juta, dan itu merupakan pangsa pasar yang sangat menggiurkan.

Ditilik dari perjalanan selama lima tahun terakhir saja perkembanagn tersebut sudah jelas terlihat, dimana pada tahun 2004 misalnya, menurut pemberitaan Sinar harapan, ada 10 bank syariah yang terdiri dari dua bank umum yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu PT Bank IFI, Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Internasional Indonesia, dan HSBC. Data menunjukkan, sampai Mei pada tahun tersebut (2004), aset perbankan syariah mencapai Rp 11,56 triliun atau tumbuh 131 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2003 yang sebesar Rp 5 triliun.

Saat ini, menurut pemberitaan Kompas pada tanggal 2 September 2009, total bisnis syariah di Indonesia diperkirakan mencapai 2 miliar dollar AS (setara dengan 20 trilyun rupiah). Dilihat dari jumlah istitusinya juga mengalami pertambahan yang signifikan dimana tertacatat ada 5 Bank syariah, 25 unit usaha syariah, dan 133 BPR Syariah.

Dengan adanya fenomena tersebut, di satu sisi, sebagai seorang muslim kita patut berbangga karena ternyata produk yang berlabel Islam mendapatkan apresiasi positif dari umat Islam. Hal ini setidaknya memberikan suatu indikasi bahwa Islam secara lambat laun semakin menggeliat di Indonesia.

Namun di sisi lain ada sebersit kekhawatiran bahwa telah terjadi upaya “kapitalisi agama” yang berkedok ke-Islaman-an. Dalam bahasa al-Qur`an ada peringatan mengenai larangan “menjual agama” sebagaimana tertera dalam firman Allah pada surat al-Baqarah 41: ”Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah”.

Kekhawatiran akan adanya fenomena “kapitalisi agama” tersebut, menurut penulis, bisa dilihat dari beberapa hal, di antaranya adalah:
a. Ke-(tidak)-seriusan para pelaku perbankan Islam yang masih dipersoalkan.
Hal ini bisa dilihat dari banyaknya keluhan yang dilontarkan oleh para nasabah yang mengarah para kurangnya profesionalisme para pelaku perbankan Islam. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah (DPS), misalnya, sebuah badan yang mempunyai strategis seharusnya merupakan seorang profesional, namun realitanya cukup banyak contoh yang dapat terlihat kasat mata bahwasanya sebagian besar (atau mungkin seluruhnya) anggota DPS yang sekarang ada hanya bekerja paruh waktu. Dari sisi para eksekutif juga banyak dari mereka yang tidak mempunyai kualifikasi secara legal sebagai seorang sarjana yang berpengetahuan ekonomi Islam secara memadai, alih-alih memahami Islam secara integral (kaffah).

Akibatnya, ada sebuah pertanyaan yang mengganjal, ”benarkan aktivitas mereka didasari semangat ke-Islama-an yang benar atau hanya ”menjual” produk berlabel Islam?”

b. Motivasi para nasabah.
Dari beberapa hasil survei yang dipublikasikan, sebagian besar nasabah perbankan Islam mendasari pilihannya karena pertimbangan ideologis/agama. Kebanyakan mereka, meskipun mengakui bahwa bank konvensional lebih baik daripada bank syariah, namun dorongan untuk mencari sistem perekonomian yang halal ”memaksa” mereka untuk beralih pada perbankan syariah. Hal ini, secara disengaja atau tidak sering dijadikan komoditi bagi para pelaku perekonomian syariah untuk menyentuh sentimen keberagamaan umat Islam.

Akibat yang ditimbulkan, ke-kurang-profesional-an perbankan Islam ditutupi dengan adanya ”kewajiban” umat Islam untuk tidak berpaling dari sistem berbasis Islam.

c. Masih belum mengakarnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.
Sistem perekonomian berbasis syariah seharusnya tumbuh dan berkembang dalam masyarkat yang mempunyai basis ke-Islam-an yang kuat. Sistem prekonomian semacam itu merupakan jalan hidup bagi mereka.

Indonesia, adalah negara yang ”tidak jelas” statusnya. Ia, meskipun merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tidak cocok disebut sebagai negara agama karena, misalnya, sistem hukum yang diberlakukan masih hukum konvensional peninggalam penjajah yang nota bene beragama non-Islam. Begitu pula ia tidak cocok disebut sebagai negara sekuler, karena dalam kehidupan publik misalnya, negara masih turut campur dalam hal keagamaan yang merupakan wilayah privat, bahkan dalam kabinet Indonesia ada menteri agama.

Jika kemudian terlihat sebuah paradoks, dimana perbankan Islam tumbuh pesat di negara yang tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam, akan diperoleh indikasi awal bahwa tumbuh pesatnya perbankan Islam tersebut bukan didasari semangat keberagamaan yang mengakar.

Tiga faktor di atas berpotensi besar untuk menjerumuskan perbankan Islam ke arah ”kapitalisasi agama” atau menukar agama dengan dunia, yang disebuat dalam al-Qur`an sebagai menjual agama dengan harga yang rendah.

Di tengah geliat tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia saat ini, masalah ini layak untuk dijadikan bahan evaluasi untuk mengarah menuju perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

AJARAN RASULULLAH DALAM MENGHADAPI COBAAN HIDUP

2009-09-28T16:33:00.001+07:00

Abu Sa’id Al Khudri ra dahulu pernah menjenguk Rasulullah saw saat beliau menderita demam, menjelang wafatnya. "Kuletakkan tanganku di badannya. Aku merasakan panas di tanganku di atas selimut. Lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, alangkah kerasnya sakit ini." Rasul mengatakan, "Begitulah kami (para nabi). Cobaan dilipatkan kepada kami dan pahala juga ditingkatkan bagi kami." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya?" Beliau menjawab: "Para nabi." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi?" Rasul mengatakan, "Orang-orang shalih. Apabila salah seorang di antara mereka diuji dengan kemiskinan, adalah sampai salah seorang mereka diuji tidak mendapatkan apapun kecuali mantel yang kumpulkan. Tapi, bila seorang diantara mereka diberi ujian kesenangan, adalah sebagaimana salah seorang di antara kalian senang karena kemewahan." (HR. Ibnu Majah)

CV-ku

2009-09-28T16:26:00.001+07:00

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI Nama Lengkap
Moh. Nur Salim, Lc., MSI.

Tempat/Tanggal Lahir
Pati, 19 September 1979

Status
Menikah, 1 anak

Alamat
Cempaka Baru I, RT:05/06, Kemayoran, Jakarta Pusat

No. Hp
081331709778

PENGALAMAN
KERJA Pebruari 2009 - Sekarang Staf Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri

Pebruari 2008 – Januari 2009 Staf Direktorat Politik-Keamanan ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri

November 2007 – February 2008 Ditugaskan (magang) di KBRI Teheran, Iran

2005/2006
Guru di Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum, Pati, Jawa Tengah

2004/2005
Petugas Haji (Temus), di Makkah, Saudi Arabia

PENDIDIKAN 2007 Sekolah Dinas Departemen Luar Negeri (SEKDILU) angkatan XXXII

2005 – 2009

S2 di IAIN Semarang, Jurusan Ilmu Hukum Islam.

Judul Tesis: “Perspektif Fikih Yusuf al-Qaradhawi dalam Menyikapi Realitas Sosial”

2000 – 2005
S1 di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, Jurusan Syariah Islamiyyah

1996 - 1999 Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum (setingkat SMA), Pati, Jawa Tengah

1993 - 1996 Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), Raudalatul Ulum, Pati, Jawa Tengah

1987 - 1993 Madrasah Ibtidaiyyah Shiratul Ulum, Pati, Jawa Tengah

PELATIHAN, KURSUS DAN SEMINAR YANG PERNAH DIIKUTI

• Menjadi anggota Delegasi RI pada the 3rd ASEAN – Japan Counter Terrorism Dialogue, Luang Prabang, Laos, 14 – 15 September 2008

• Menjadi anggota Delegasi RI pada ASEAN-World Bank Workshop on Improving the Quality of Engagement with Civil Society Organizations (CSOs), ASEAN Secretariat, Jakarta, 20 Juni 2008.

• Menjadi anggota Delegasi RI pada 7th Workshop on the ASEAN Regional Mechanism on Human Rights, di Singapura, 12 – 13 Juni 2008

• Kursus Bahasa Inggris di Mahesa Institute (selama tiga bulan, tahun 2005), di Pare, Kediri

PENGALAMAN ORGANISASI

• Ketua Kelompok Studi Walisongo (KSW/Komunitas Mahasiswa Jawa) di Kairo, Mesir, periode 2003/2004

• Wakil Pemimpin Redaksi Bulletin PRESTậSI, di Kairo Mesir, Periode 2002/2003

KEAHALIAN KHUSUS

Bahasa:

Mampu berbahasa Arab (TOAFL score 560) dan Inggris (EPT score 500)

Komputer:
Microsoft Office (Word, Excel), internet, dll.

Curriculum Vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bisa dipertangungjawabkan.

Yang Menyatakan,

Moh. Nur Salim

Kutbah Idul Fitri 1430 H; Memaknai Idul Fitri

2009-09-16T14:28:00.002+07:00

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah……

Idul fitri kembali menyapa kita dengan membawa keberkahan dan keagungan…..hari ini kehidupan kita terasa lebih indah,sejuk, lapang, dan penuh dengan luapan kegembiraan; baik secara lahir maupun secara batin.

Hari ini, cakrawala dunia Islam digemparkan dengan kumandang Takbir dan tahmid sebagai ungkapan akan kebesaran dan keagungan Allah..

Rumah-rumah, masjid-masjd dan jalan-jalan sekitar kaum muslimin dibalut dengan hiasan-hiasan yang Indah.

Meja-mejapun dipenuhi dengan aneka ragam makanan dan minuman….

Yang lebih penting dari itu semua....adalah saat ini kita menghiasi hati kita dengan keindahan takwa kepada Allah….dan menghiasi raga kita dengan pakaian-pakain yang paling bagus yang kita punya....

Semua itu adalah perwujudan atau ekspresi kemenangan setelah selama sebulan penuh kita bergulat melawan hawa nafsu....hingga pada akhirnya atas izin dan pertolongan dari Allah SWT kita, kaum muslimin, bisa mengalahkan hawa nafsu tersebut.....maka hari ini layak disebut dengan hari kemenangan…..hari ini kita proklamirkan bahwa jika kita mau dan atas pertolongan dari allah kita bisa mengalahkan hawa nafsu yang merupakan musuh terbesar dalam kehidupan manusia…..
Allahu Akbar 3x…..

Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah… .

Idul fitri merupakan hari yang suci dimana manusia dianggap kembali pada fitrahnya, kembali kepada kesucian….dengan demikian kita perlu menggali makna terdalam mengenai Idul fitri tersebut…agar kita kaum muslimin mampu mengambil manfaat yang sebesar-besernya untuk menunjang keberlangsungan hidup kita di masa depan, baik secara individual maupun secara kolektif/sosial….

Secara individual, hal yang perlu dicamkan dalam hari kita adalah bahwa Idul fitri bukan merupakan perpisahan atau akhir kedekatan antara diri kita dengan Allah swt. Hal ini perlu diingatkan di sini, karena banyak orang yang beranggapan bahwa dengan berakhirnya bulan Ramadhan berarti berakhir pula aktifitas/kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah di masjid, qiyamullail, tarawih, mendengarkan ceramah, dll. Masjid-masjid yang biasanya terang benderang dan diramaikan oleh para jamah setelah berakhirnya Ramadhan lantas menjadi sepi…

Kalau demikian yang terjadi wahai kaum kaum muslimin…..berarti kita seolah menyembah Ramadhan……dan barangsiapa menyembah Ramadhan sesungguhnya ia telah mati..ia telah meninggalkan kita…namun jika kita menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah dzat yang maha hidup dan tidak pernah mati.

Ramadhan, dalam kehidupan kaum muslimin Ibarat musim rame (marema dalam bahasa kita) bagi pedagang…..pada musim rame tentunya para pedagang menggiatkan diri dalam menjalankan bisnisnya karena berharap akan banyak mendapat keuntungan yang berlipat-lipat di dalamnya….dan setelah musim rame itu berakhir tentunya pedagang tidak lantas menutup tokonya….tidak lantas berhenti berdagang…..begitu pula dengan kita sebagai kaum muslimin, Ramadhan ibarat musim paling tepat untuk menggiatkan ibadah kita, atau dengan kata lain Ramadhan ibarat waktu yang tepat untuk meng-charge baterei hati kita…..dan setelah baterei hati kita dicharge tentunya kepribadian kita akan semakin matang…..semakin bertambah takwa.

Jika memang benar kita menjadi pribadi yang semakin takwa, semakin matang maka itu adalah tanda bahwa ibadah kita selama bulan Ramadhan yang berupa puasa, qiyamullail dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah swt….dan hal itu akan berdampak atau berbekas pada hari-hari setelah Ramadhan…...sebagaimana haji di antara tanda kemabrurannya adalah bahwa berdampak kepada kehidupan seseorang menuju ke arah yang lebih baik di hari-hari depannya….dan itu akan terlihat ketika seseorang telah kembali ke tanah airnya….

Semua itu.....karena di antara balasan atas kebaikan adalah berupa kebaikan setelahnya…..selaras dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 17:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

“Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Alloh menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya.” (Muhammad: 17)

Saudara-saudaraku seiman...
Jika yang terjadi adalah sebaliknya, di mana aktifitas ibadah kita semakin menurun, kepribadian kita tidak semakin matang, tentunya kita perlu berpikir, bermuhasabah, mengaca diri….jangan-jangan ibadah puasa kita tidak mempunyai arti apa-apa di mata Allah swt, dan sebagaimana pernah dperingatkan oleh oleh Rasulullah saw:
Kam min shaimin…..
“berapa banyak orang yang perpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari apa yang dilakukannya itu kecuali hanya rasa lapar dan haus” (HR. Bukhari-Muslim)

Kita meminta kepada Allah, semoga Ramadhan yang telah meninggalkan kita senantiasa meninggalkan bekas dan berdampak positif dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin
Allahu Akbar 3x….

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah……

Tadi kita berbicara mengenai makna Idul fitri dalam artian individu, sekrang kita akan berbicara mengenai makna Idul Fitri secara sosial.

Melalui kacamata sosial ia merupakan lanjutan dari makna idul fitri secara individu, sebab kehidupan sosial kemasyarakatan pada hakikatnya terbangun dari individu-individu, ibarat sebuah bangunan individu adalah batu bata yang menyusun atau membntuk menjadi bangunan.

Hal ini secara tidak langsung tersirat dari salah satu aktifitas yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hal shalat Idul Fitri.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah diceritakan bahwa Rasulullah bila pergi shalat Id, maka beliau kembali melalui jalan lain yang tidak dilaluinya ketika berangkat.

Pekerjaan yang sunnah atau anjuran tersebut ternyata jika dikaji secara mendalam dan tidak terbatas pada pemahaman secara letterlijk atau tekstual, ternyata mempunyai nilai penting secara sosial.

Rasulullah saw ketika menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat ke dan pulang dari sholat Idul Fitri karena mempunyai tujuan untuk melakukan observasi atau terjun langsung ke lapangan untuk mencari-cari barangkali ada orang-orang yang belum mendapatkan haknya di hari tersebut.

Hal ini merupakan gambaran tanggung jawab sosial seseorang atas keberlangsungan hidup di lingkungan sekitarnya, senada dengan sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa belum dikategorikan sempurna iman seseorang kalau tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya tidak bisa tidur karena lapar.

Hadis ini menggandengkanatau mengaitkan antara kesalihan/keimanan seseorang melalui sejauh mana ia mempunyai perhatian terhadap kondisi di sekitarnya….

Dengan demikian seorang muslim yang benar dalam keislamannya adalah orang yang senantiasa perhatian, tidak cuek dengan lingkungan sekitarnya.

Hal ini merupakan pelajaran yang didapatkan melalui puasa dimana didalamnya terdapat ajaran mengenai makna lapar yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa solidaritas sosial.

Di hari yang fitri ini mari kita pupuk rasa solidaritas sosial tersebut, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan rasa peraudaraan antara satu sama lain....sehingga masing-masing kita bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri…..karena Rasulullah bersabda…..tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Dengan begitu, agama diharapkan akan mencerminkan dimensi kemanusiaan dan tidak hanya terkungkung pada ritual-ritual saja. Karena itu, setiap manusia hendaknya dapat menjadikan orang lain tidak ubah dirinya sendiri. Artinya, jika orang lain merasa tidak betah hidup dalam penderitaan, kelaparan, dan serba kekurangan, maka kita seharusnya berempati, dan membantu mereka melepaskan penderitaannya itu.....

Allahu Akbar 3x.....

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah....

Dalam ajaran filosofi kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur kita ada sebuah kearifan lokal dalam memaknai Idul Fitri, yaitu yang erat kaitannya dengan ketupat atau dalam bahasa jawa disebut ”Kupat” yang merupakan singkatan dari “Laku Papat” atau empat tindakan. Keempat tindakan itu adalah Lebaran, Luberan, Leburan, Laburan.

Lebaran, berasal dari kata “Lebar” atau selesai.

Idul Fitri atau 1 Syawal biasa disebut Lebaran yang dimaksudkan telah selesai menjalani ibadah puasa Ramadhan. Lalu apa yang dilakukan setelah lebaran atau selesai menjalankn puasa? Kita lanjutkan pada laku atau tindakan kedua yaitu:

Luberan, berasal dari kata “Luber” artinya meluap atau melimpah.

Kata ini memberikan pesan untuk berbagi dengan sesama terutama dengan orang yang kurang beruntung, yakni sedekah secara ikhlas, seperti lubernya air dari tempatnya. Hal ini sudah dimulai dengan pemberian zakat fitrah yang baru saja kita laksanakan....selanjutnya hal itu mari kita lanjutkan dengan semakin menggiatkan diri dalam berbagi berupa infak dan sedekah....

Laku atau tindakan ketiga adalah
Leburan, berasal dari kata lebur yang berarti melebur atau menghilangkan.

Kata Kupat juga bisa diartikan sebagai “ngaku lepat“, yakni mengakui kesalahan dan saling memohon maaf. Maka pada hari ini mari kita saling melebur kesalahan dan kehilafan yang pernah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak....jika pada bulan Ramadhan kemarin kita telah mendapatkan janji ampunan dari Allah...maka mari kita lanjutkan untuk mendapatkan maaf dan ampunan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia....

Jamaah Shalat Id yang berbahagia.....laku keempat adalah
Laburan, yang berasal dari kata “Labur” atau ”nglabur” yang berarti menghias.

Kebiasaan kita sebelum Lebaran adalah melabur atau mengecat dinding rumah agar terlihat bersih pada saat Lebaran. Hal ini juga memberikan pesan bahwa agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Jadi setelah melaksanakan Leburan (saling memaafkan) dipesankan untuk selalu menjaga sikap dan tindakan yang baik, sehingga mencerminkan budi pekerti yang baik pula....

Semua itu adalah jalan atau upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.......
Allahu Akbar 3X.....

Mana yang lebih baik, Aku atau Umar bin Khattab?

2009-06-16T13:41:00.002+07:00

Ditulis ulang dengan gaya sendiri by Abu Royyan

Ada sebuah cerita menarik seputar pemimpin. Konon cerita ini dikarang oleh para ulama’ untuk mengkritik para pemimpin yang takabur.

Ada seorang presiden yang merasa sukses dengan kepemimpinannya dan merasa bangga akan hal itu, sehingga ia menjadi sombong.

Suatu ketika ia memanggil salah satu menterinya. Konon menterinya ini juga tidak suka dengan arogansi sang presiden.

Terjadilah dialog di antara keduanya,

Presiden : pak menteri, kalau menurut Sampeyan, kira-kira….mana yang lebih baik antara saya dengan presiden yang kemarin?

Menteri : menurut saya, Panjenengan ini lebih baik dari pada presiden yang kemarin.

Presiden : ah yang bener pak menteri. Kalo boleh tahu kenapa kok Sampeyan bilang begitu.

Menteri : presiden yang kemarin itu kan takut sama Amerika….kalau panjenengan kan tidak. jadi Panjenengan lebih baik…..

Presiden : o, gitu…. benar juga ya….
pak mentri, pak mentri….kalau sama presiden yang sebelumnya lagi, lebih baik-an dia apa saya….

Menteri : ya lebih baik-an Panjenengan tho…..soalnya presiden yang dulu itu kan takut sama Rusia…..kalau Panjenengan kan nggak takut sama Uni Soviet (ex. Rusia)….

Presiden : o, gitu…. benar juga ya….
Kalau begitu saya ini Presiden terbaik ya pak menteri….

Menteri : yo jelas tho pak Presiden…..

Presiden : emh…ehm…..
pak mentri, pak mentri….saya tanya dengan sungguh-sungguh ya….tolong pak menteri jawab yang sejujur-jujurnya….

Menteri : Inggih pak Presiden…..

Presiden : emh…ehm…kira-kira kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab, mana yang lebih baik? Saya atau dia?

Menteri : (dengan perasaan kesal karena Presiden yang terlelu takabur itu, namun masih muka manis, menteri menjawab)….tentu panjenengan lebih baik…..

Presiden : (dengan perasaan bangga yang kelewat, Presiden bertanya) kok bisa pak mentri……?

Menteri : iya, karena Umar bin Khattab takut kepada Allah, sedangkan Pak Presiden tidak…!!!

Presiden : ……….. :( :( :(

Alkisah, akhirnya menteri itu dipecat oleh Presiden…..

Sholat Istikharah Nasional

2009-06-16T11:12:00.002+07:00

By: Abu Royyan

Menjelang pemilihan presiden 2009 kampanye, baik white atau black campaign, telah diluncurkan oleh para Capres dan Cawapres. Akibat terlalu banyak dicekoki dengan informasi seputar baik dan buruk serta kekurangan dan kelebihan para calon pemimpin, rakyat menjadi kehilangan arah, bingung untuk menentukan mana sebenarnya pemimpin yang paling cocok untuk bangsa Indonesia.

Menurut saya, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah “the paradox of plenty” , dalam artian banyaknya informasi yang dicecarakan melalui media massa justru memberikan efek berbalik dari apa yang diharapkan. Dalam ranah publik telah terjadi pengkaburan informasi dan menjadikan orang semakin tidak peduli dengan informasi seputar kampanye, publik menjadi tak acuh dengan apa yang dikatakan oleh “para pedagang” yang menjajakan dagangannya masing-masing, karena semua mengatakan dagangannya baik dan yang lain busuk. Keyakinan, komitmen, dan loyalitas publik pun mulai luntur.

Akibat terburuk yang mungkin terjadi adalah kegamangan publik dalam menentukan pilihan. Hal itu akan menjadi fatal jika berakibat pada keengganan untuk memilih alias Golput.

Dalam situasi seperti ini, sebagai manusia beragama, alangkah lebih baiknya jika kita mau menjalankan tuntunan agama untuk melakukan sholat istikharah secara nasional, agar kita benar-benar diberikan pemimpin yang tepat untuk bangsa kita; pemimpin yang tahu bagaimana cara pemimpin, pemimpin yang bisa menjadi pengayom rakyat, pemimpin yang “takut” kepada Allah, dll…..

Amin….semoga bermanfaat…

Sholat Istikharah
Written by anr (http://www.syahadat.com/islam/fiqih/202-sholat-istikharah)
Tuesday, 11 November 2008 09:31

Dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada beragam pilihan. Ada pilihan yang dengan mudah kita putuskan, namun tak jarang kita kesulitan dalam menentukan pilihan yang akan kita ambil. Jika sudah demikian, alangkah baiknya jika kita melaksanakan sholat istikharah.

Sholat istikharah aalah sholat sunnat yang dilakukan untuk memohon pertologan Allah dalam menentukan suatu keputusan. Sholat istikharah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad saw jika kita menghadapi dilemma dalam mengambil keputusan. Dengan sholat istikharah, diharapkan keputusan yang kita ambil mendapat ridho dari Allah SWT.

Sholat istikarah dapat dilakukan setiap saat, tanpa ada batasan waktu. Sholat istikharah dikejakan sebanyak 2 rakaat, dengan cara seperti kita melakukan sholat-sholat yang lain. Namun pada sholat istikharah, setelah membaca surat Al Fatihah pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Al kaafiruun. Sedang pada rakaat kedua sholat istikharah, setelah membaca Al Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Al Ikhlas.
Setelah selesai melakukan sholat istikharah, dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad saw. Setelah itu, berdoa dengan doa berikut ini:

اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اْلعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ, وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ, وَأَنْتَ عَلاَّمُ اْلغُيُوْبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا اْلأَمْرَ -وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ- خَيْرٌ لِي فيِ دِيْنيِ وَمَعَاشيِ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّرْهُ ليِ، ثُمَّ بَارِكْ ليِ فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا اْلأَمْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِيْنيِ وَمَعَاشيِ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ اْلخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنيِ بِهِ

“Allahumma, inni astakhiruka bi’ilmika, wa astaqdiruka biqudratik
Wa as-aluka min fadhlikal ‘azhiimi, fa innaka taqdiru wa laa aqdiru, wa ta’lamu wa laa a’alamu, wa anta ‘allaamul ghuyuub
Allahumma, in kunta ta’lamu anna haadza amra khairul lii fii diinii wa ma’aasyii wa’aaqibati amril, faqdurhu lii, wa yassirhu lii, tsumma baarik lii fih
wa in kunta ta’lamu anna haadzal anra syarrul lii fii diinii wa ma’aasyii wa’aaqibati amrii, fashrifhu ‘annii, washrifnii ‘anhu, waqdur liyal khaira haitsu kaana, tsummardhonii bihi”

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepa-da-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu dan aku mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kemahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu Yang Maha-agung, sesungguhnya Engkau Mahakuasa sedang aku tidak kua-sa. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui dan Eng-kau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (di sini, orang yang mem-punyai hajat hendaknya menyebutkan persoalannya) adalah baik untuk agamaku, kehidupanku, dan akibatnya terhadap diriku, di dunia atau akhirat, maka taqdirkanlah untukku, mudahkan jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini berbahaya bagiku dalam agama, kehidupanku dan akibatnya terhadap diriku, maka jauhkanlah persoalan tersebut dariku dan jauhkanlah aku darinya, taqdirkan kebaikan untukku di mana pun ia berada, kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku" (HR. al-Bukhari)

Sholat istikharah dapat dilakukan berulang-ulang, hingga hati kita merasa mantap untuk mengambil keputusan. Selain itu, jika tidak sempat melakukan sholat istikharah, beberapa ulama berpendapat hanya membaca doa sholat istikharah juga diperbolehkan, sebab sholat istikharah pada dasarnya adalah doa kepada Allah untuk meminta petunjuk.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat istikharah:
Biasakanlah untuk melakukan shalat Istikharah dalam setiap perkara apa saja sekali pun sepele.
Yakinlah bahwa Allah subhanahu wata’ala akan menganugerahkan petunjuk untuk hal yang lebih baik, himpun segenap hati saat berdo'a, renungi dan pahamilah makna-maknanya yang agung.
Tidak sah melakukan shalat Istikharah setelah shalat fardhu tetapi harus berupa (shalat sunnah) dua raka'at yang khusus untuk shalat Istikharah.
Jika hendak melakukan shalat Istikharah setelah shalat sunnah Rawatib, shalat Dhuha atau shalat-shalat sunnah lainnya, maka hal itu boleh dengan syarat berniat sholat Istikharah sebelum memulai shalat . Sedangkan bila telah melakukan Takbiratul Ihram untuk shalat istikharah, padahal belum meniatkan shalat Istikharah, maka tidak sah.
Jika ingin melakukan shalat Istikharah di waktu-waktu yang terlarang, maka bersabarlah hingga masuk waktu shalat.
Jika ada yang menghalangi untuk shalat -seperti sedang haidh bagi wanita-, maka tunggulah hingga halangan itu hilang. Jika urusan yang ingin di Istikharah-kan itu dikhawatirkan terlewati, maka beristikharahlah dengan cara berdo'a, bukan dengan melakukan shalat.
Bila tidak hafal do'a Istikharah, maka bacalah di kertas atau kitab tetapi sebaiknya dihafal.
Do'a shalat Istikharah boleh diucapkan sebelum salam dari shalat -yakni setelah tasyahhud- sebagaimana halnya boleh setelah salam.
Bila telah melakukan shalat Istikharah, maka lakukanlah apa yang diinginkan itu dan jangan menunggu mendapatkan mimpi mengenai hal itu.
Bila masih belum tampak mana yang lebih baik, maka ulangi lagi shalat Istikharah.
Jangan tambahkan apa pun pada do'a ini dan jangan pula dikurangi. Berhentilah sebatas dalil yang ada.
Jangan jadikan hawa nafsu menguasai dalam menentukan pilihan, sebab bisa jadi yang lebih baik bertentangan dengan hawa nafsu itu.
Jangan lupa untuk meminta pendapat orang-orang yang bijak dan shalih. Gabungkan antara shalat Istikharah dan meminta pendapat.

Indonesia dan Kepemimpinan

2009-05-28T16:38:00.000+07:00

By: Kang Salim

Ada sebuah perkataan menarik dari salah seorang pemimpin di dunia Islam masa lalu. Suatu ketika Umar pernah mengatakan, “seandainya ada seekor unta yang yang terpeleset di sebuah jalan Madinah maka tentu Allah akan meng-hisab-ku (meminta pertanggungjawaban) di akhirat”.

Di tengah-tengah digelarnya pesta demokrasi di Indonesia kali ini, betapa pentingnya kalimat tersebut untuk dibaca ulang, ditafsir ulang dan yang terpenting direnungkan oleh para pelaku demokrasi….mulai dari tingkat grass root (rakyat jelata) hingga para politisi.

Menurut saya, yang perlu direnungkan di antaranya adalah:

Pertama, pengambilan contoh seekor unta. Unta dalam hal ini adalah representasi dari binatang yang akrab dengan jalan dan perjalanan. Perhatian Umar terhadap keselamatan seekor unta sungguh patut direnungi. Pemahaman dari hal itu adalah, jika unta saja diperhatikan keselamatannya, tentunya manusia mendapatkan perhatian yang lebih besar dari itu. Sebaliknya, jika manusia saja tidak diperhatikan keselamatannya, lalu masih adakah ruang untuk binatang dan kelestarian alam?

Kedua, kata-kata hisab (pertanggungjawaban). Dalam diri seorang peimpin mutlak diperlukan adanya keyakinan bahwa jabatan adalah amanah yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Jabatan bukanlah sebuah keleluasaan yang diperoleh seseorang untuk melakukan misi pribadinya, apalagi untuk memperkaya diri. Namun jabatan adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dengan demikian seseorang yang diberi amanah tersebut tidak sewenag-wenang.

Ketiga, seorang pemimpin perlu menjamin bahwa wilayah kekuasanya dalam keadaan baik. Hal ini manjdi indicator untuk menilai bobot kepemimpinan seserang. Setiap orang bisa menjadi peimpin, namun pemimpin terbagi menjadi dua, pemimpin yang berhasil dan pemimpin yang gagal.

Kepemimpinan dalam Konteks Ke-Indonesiaa-an

Untuk konteks ke-Indonesiaa-an saat ini, menurut saya telah terjadi “ke-sembrono-an” dalam memandang makna kepemimpinan. Setidaknya hal itu terlihat dalah beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, kempemimpinan dianggap oleh masayarakat sebagai sebuah sarana untuk menjadi orang terpandang, kaya, dan berkuasa, sehingga semua berlomba-lomba untuk merebut kursi kepemimpinan. Hal itu mungkin menjadi fenomena yang salah namun kaprah, karena pada realitanya para pemimpin kita bergelimang harta. Lihat contohnya, ketika harta capres dan cawapres diperiksa oleh KPK ternyata para pemimpin bangsa ini adalah para milyarder.

Sebuah kata mutiara arab mengatakan bahwa “ro`isu al-qaumi khadimuhum” (pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum tersebut). Alih-alih menjadi pelayan masyarakat, para pemimpin justru menjadi penguasa atas masyarakat. Alih-alih untuk memperbaiki kehidupan rakyat yang dipimpinnya, mereka justru sibuk memperkaya diri mereka, membela reputasinya, dan lain sebagainya sehingga banyak lahan garapan yang terbengkalai.

Hasilnya, kepemimpinan yang seharusnya menjadi amanah menjadi terbaikan.

Kedua, tipisnya iman para pemimpin kita. Sebagai Negara beragama saya perlu mengangkat tema ini, sebab semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama menagtakan bahwa korupsi itu pekerjaan setan, mengeksploitasi manusia bukanlah pekerjaan yang mulia, menyalahgunakan jabatan untuk keperluan yang sifatnya pribadi adalah menyalahi amanah. Namun apa yang terjadi, para pemimpin yang beragama, bahkan yang muslim sering memakai peci, masih banyak yang terjerat korupsi, penyalahgunaan jabatan dan lain sebagainya. Sebagai seorang beragama dan beriman tentunya mempunyai control diri, sebagai janji setia antara diri dengan Tuhan yang maha kuasa. Pelanggaran atas janji setia itu merupakan bukti tipisnya iman seseorang. Barangkali tuhan tidak pernah hadir dalam hati orang seperti itu, dan sebagai gantinya setan senantiasa bersemayam di dalam hatinya.

Ketiga, terjadinya krisis kepemimpinan. Pembaca boleh setuju atau tidak dengan istilah ini, mengingat banyaknya wadah yang berlabel training kepemimpinan di Indonesia. Menurut saya, menjamurnya training dan pelatihan tentang kepemimpinan tidak identik dengan bermunculannya banyak pemimpin. Karena, menurut saya, iklim Indonesia tidak kondusif untuk melahirkan para pemimpin yang handal. Ingat, setelah Soekarno adakah pemipin Indonesia dalam arti yang seusungguhnya? Seorang peimpin yang bisa diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia? Yang lahir di Indonesia pasca Soekarno hanyalah pemimpin-pemimpin sektoral dan temporal. Di Indonesia hanya ada pemimpin NU, Muhammadiyah, Akmadiyyah, dll. Belum ada, hingga saat ini, pemimpin yang bisa merengkuh semua unsure masyarakat.

Sebelum tulisan ini diakhiri perlu rasanya diketengahkan sebuah polemik mengenai kepemimpinan, “some people said that a leader is not created but they born, but the other said that someone can be a leader when he/she learn how to lead....”.

Bagi saya, seseorang harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Belajra dari para pemimpin terdahulu, belajar mengenai nilai-nilai positif dari mereka, belajar mengani pahit manisnya menjadi pemimpin, dan sebagainya. Jika semua itu telah mantap dalam diri seseorang, barulah ia dengan sendirinya akan memamncarkan aura kepemimpinan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ibarat anak ayam, jika sudah matang untuk lahir ke dunia maka kulit telur akan retak, pecah dan lahirlah seekor anak ayam…

Intinya, seorang yang ingin menjadi pemimpin haruslah matang jiwa dan raganya, sehingga ia tidak hanya menjadi pemimpin karbitan yang tidak mampu melakukan perubahan positif bagi bangsa dan negaranya.

Ingat, Indonesia sudah 63 tahun lebih merdeka, namun masih menjadi bangsa yang terbelakang, baik secara moral, material, maupun spiritual…..

Terakhir, mohon maaf karena tulisan ini hanya memaparkan permasalahan tanpa memberi jawaban, sebab saya yakin seyakin-yakinnya bahwa jawabannya masih tersembunyi dalam diri kita masing-masing.

Mari berbuat untuk bangsa dan Negara kita, karena, meminjam istilah Sutrisno Bachir (meskipun sudah basi) “Hidup adalah Perbuatan”, atau, meminjam ungkapan dari arab, “al-hayah al-harakah” (nggak ada gerak berarti mati).

Semoga bermanfaat!!!

Iso Rumongso vs. Rumongso Iso

2009-05-25T15:36:00.002+07:00

By: Kang salim

Pesta Demokrasi rakyat Indonesia belum usai. Masih ada babak selanjutnya yakni pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 8 Juli 2009 mendatang.

Dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009 kemarin, KPU menetapkan bahwa dari 38 partai politik nasional, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen. Sementara 29 partai lainnya harus tersingkir. Kesembilan partai tersebut adalah Partai Demokrat dengan perolehan 21.703.137 suara (20,85%, 148 kursi), Partai Golkar 15.037.757 suara ( 14,45%, 108 kursi), PDI-Perjuangan 14.600.091 suara (14,03%, 93 kursi), PKS 8.206.955 suara (7,88%, 59 kursi), PAN 6.254.580 suara (6,01%, 42 kursi), PPP 5.533.214 suara (5,32%, 39 kursi), PKB 5.146.122 suara (4,94%, 26 kursi), Gerindra 4.646.406 suara (4,46%, 30 kursi) dan Hanura 3.922.870 suara (3,77%, 15 kursi).

Hasil tersebut memberikan tamparan cukup keras bagi partai-partai gurem yang “rumongso” (merasa) dirinya besar dan layak memawakili suara rakyat Indonesia. Dengan kenyataan tersebut 29 partai yang gagal dalam pemilu legislative 2009 kali ini perlu introspeksi diri bahwa partainya ternyata tidak mandapat simpati dari rakyat Indonesia.

Setidaknya, ada dua hal yang perlu dicatat oleh parta-partai yang gagal tersebut:

Pertama, keyakinan akan adanya dukungan dari rakyat mestinya dibarengi dengan observasi yang meyakinkan tentang adanya dukungan tersebut, sebab dalam masalah ini spekulasi politik akan berakibat mencoreng muka sendiri. Dengan perolehan suara yang tidak signifikan, padahal sebelumnya melakukan kampanye yang berapi-api tentunya mempermalukan diri sendiri dan menjadikan partai tersebut ditertawakan orang.

Kedua, jangan hanya karena sedikit berbeda dengan yang lain (mayoritas) lantas menganggap bahwa diri dan kelompoknya merasa pantas untuk menjadi aspirator rakyat. Ingat, keinginan untuk tampil beda sering kali didasari rasa ingin menonjol dan terkenal, bahkan sering kali tidak disertai niat yang tulus. Keinginan untuk memperbaiki bangsa ini bukan perkara yang gampang, hal itu diperlukan usaha secara kolektif dari semua elemen bangsa. Dalam hal ini persatuan lebih baik dari pada tercerai berai dalam partai-partai kecil.

Dari sekilas peristiwa tersebut perlu rasanya bagi para aktor politik Indonesia untuk merenungkan kembali pesan dari pendahulu kita untuk senantiasa “Iso Rumongso” (tahu diri) bukan “Rumongso Iso” (merasa mampu, padahal tidak).

Semoga semua bisa bercermin dari kejadian ini…!!!! Amin.

Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar

2009-05-06T11:45:00.002+07:00

By: Kang Salim

Ada sebuah parodi dalam perbincangan di antara teman-teman saya, “saat ini bangsa setan melakukan konferensi untuk membicarakan tentang eksistensinya di dunia”, kata teman saya. “mengapa?” tanya saya. Teman saya dengan tertawa sinis menjawab, “bangsa setan bingung karena karakter bangsa manusia sekarang sudah melebihi bangsa setan, sehingga mengancam eksistensi setan di dunia ini”.

Parodi tersebut menggambarkan kekecewaan mengenai bagaimana sesaknya dunia ini yang dipenuhi oleh pribadi-pribadi manusia yang sudah berevolusi menjadi pribadi lain yang mendekati kepribadian setan. Terlihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana media massa tidak pernah sepi dari berita tentang kekejaman manusia, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.

Di zaman seperti ini, betapa butuhnya manusia untuk mempopulerkan ajaran mengenai kepribadian yang dibawa oleh para nabi dan rasul (akhlak profetik).

Di antara hikmah diutusnya rasul dari kalangan manusia (bukan dari kalangan jin atau malaikat) adalah bahwa makhluk hidup dari bangsa manusia memungkinkan baginya untuk menjadi pribadi seperti rasul, meskipun untuk menyamainya adalah hal yang mustahil sebab pintu kerasulan telah ditutup dan karena mengangkat seseorang menjadi rasul adalah hak prerogatif allah.

Rasul terakhir, Muhammad saw sebangsa dengan kita sebagai manusia. Ini berarti memungkinkan bagi kita untuk memiliki kepribadian yang mendekati beliau. Bahkan jalan menuju ke sana telah dibuka lebar-lebar, sebab seorang rasul mempunyai sifat tabligh (menyampaikan risalah), sehingga mustahil baginya untuk menyembunyikan (kitman) risalah dari Allah saw. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah telah terakam dalam al-Qur`an dan sunnah.

Ketika kita membaca dalam sejarah bahwa Rasulullah adalah pribadi yang teguh, ikhlas, dan tegar dalam menghadapi segala macam cobaan hidup, misalnya, hal ini bisa dicari rahasia dibaliknya. Dalam hal ini Aisyah pernah mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur`an, yang berarti bahwa kandungan dan penghayatan atas ayat-ayat al-Qur`an membentuk akhlak Rasulullah.

Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai ajaran rasulullah yang sangat sederhana namun berpotensi sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang, yaitu sebuah ajaran untuk mengamalkan bacaan subhanalah, alhamdu lillah dan allah akbar sebanyak 33 kali seusai menjalankan sholat lima waktu.

Pengulangan sebanyak 33 kali tersebut akan mempunyai efek psikologis dalam diri kita. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Stephen R. Covey, “Taburlah gagasan, petiklah perbuatan, taburlah perbuatan petiklah kebiasaan, taburlah kebiasaan, petiklah karakter, taburlah karakter, petiklah nasib”, mengucapkan dzikir tersebut akan mempunyai efek psikilogis dalam membentuk kepribadian pelakunya. Ungkapan senada juga ditemukan dalam bahasa arab, "al-`adah thab`un tsani" (kebiasaan adalah tabiat kedua).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa maksud dan tujuannya rutinitas dzikir dengan kalimat dan hitungan tertentu tersebut adalah supaya kata-kata itu tertanam dalam jiwa sehingga menjadi ruh dalam setiap perbuatan pelakunya. Syaratnya, hal itu musti dilakukan dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar lip service atau asal-asalan. Tulisan ini akan membicarakan mengenai penghayatan atas amalan rutin tersebut.

“subhanallah, alhamdu lillah, allahu akbar”

Subhanallah maha suci allah…

Betapa hari hari manusia banyak disibukkan oleh hal-hal yang tidak suci; tidak suci dalam perbuatan, perkataan dan tidak suci dalam pola pikiran, sehingga perlu disucikan.

Subhanallah….maha suci Allah….
betapa mendesaknya bagi manusia untuk belajar tentang ke-mahasuci-an Allah.....sebagaiamana disabdakan oleh rasulullah,"berakhlaklah dengan akhlaq Allah".

Perlu rasanya kita merenung bahwa dengan mensucikan diri akan menuntun semua yang berhubungan dengan kita menjadi suci; pekerjaan kita, pergaulan kita, pikiran kita, semuanya akan menjadi suci...selanjutnya yang akan terjadi adalah kebaikan dan ketentraman disekeliling kita…rahmat bagi sekeliling kita…rahmat bagi dunia.

Alhamdu lillah....segala puji bagi allah...
Segala puji berarti pujian dengan berbagai macamnnya hanyalah milik Allah. Seandainya kita sebagai manusia mendapat pujian, pada hakikatnya itu adalah milik Allah, karena Allah telah memberikan kita kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kita mendapat pujian. Allah maha kuasa, sehingga memungkinakan baginya untuk memberikan atau menimpakan sesuatu kepada kita sehingga kita berhasil atau gagal dalam melakukan perbuatan.

Betapa mendesaknya bagi kita sebagai manusia untuk belajar menghayati makna dari alhamdu lillah ini... terutama di tengah lautan manusia yang haus akan pujian...di tengah kerumunan manusia yang berlomba-lomba untuk menonjolkan dirinya di depan orang lain atau di depan atasannya untuk mendapatkan pujian....

Alhamdu lillah, segala puji milik allah...segala sesuatu yang kita terima adalah dari Allah karena allah yang telah mengizinkan hal itu ada pada kehidupan kita...dengan penghayatan mendalam atas hal ini akan menjadikan hati kita lega dan tidak terikat dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita; harta kita, keluarga kita...semua itu adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada kita...sehingga ketika sang pemilik yang sejati (Allah) memintanya kembali dari tangan kita, kita merasa lega melepasnya.

Manusia modern, yang sering dibutakan oleh hal-hal yang bersifat materi mungkin sulit untuk menerima hal ini...pikiran manusia modern sudah diracuni dengan orientasi yang bersifat materi...segala seusuatu diukur dengan materi...kesuskesan pun sering dikaitkan dengan melimpah ruahnya materi....alhamdu lillah akan menyadarkan manusia bahwa segala sesuatu tidak lepas dari campur tangan Allah…sehingga Dia layak mendapat pujian…

Allah akbar....Allah maha besar…
Inilah formula jitu untuk menghadapi kehidupan modern seperti sekarang ini. Allahu akbar...allah maha besar...berarti segala sesuatu menjadi kecil, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Allah. Ini adalah prinsip yang benar dalam hidup...sehingga segala sesuatu ketika dihadapkan dengan prinsip akan kehilangan nilai kebesarannya. Dengan prinsip allahu akbar, Allah maha besar, dunia akan menjadi kecil jika tidak dihubungkan dengan Allah...

Untuk menjadikan sesuatu menjadi berarti harus dikaitkan dengan allah, sehingga dengan ini sesuatu akan menjadi berarti...inilah maksud dari sabda rasulullah "segala sesuatu yang tidak dimulai dengan meyebut nama allah akan terputus (tidak berkah)".

Sebagai simpulan, ajaran sederhana Rasulullah di atas jika dengan diamalkan dengan penuh kesadaran dan penghayatan pasti akan mempunyai efek luar biasa terhadap hidup kita.

Mari kita mengamalkannya…………….

penanggalan hijriyah

2009-01-07T10:40:00.001+07:00

Makalah Ku Yang Dulu (2)

2008-12-23T13:50:00.000+07:00

FIKIH REALISTIS;
(Upaya Meluruhkan Nash ke Dalam Bingkai Realitas Kekinian)
Oleh: Moh. Nur Salim

Ini adalah pagi, katanya
Namun apakah arti pagi kalau masih ngantuk
Dan otot-otot masih kendur, terpuruk
Tapi cucilah muka dengan semangat menyala
Katanya lantang mengisi ruang

(Rachmat Djoko Pradopo, Matahari Telah Mandi,
dalam AUBADE 1999)

Pendahuluan
Ketika pabrik-pabrik industri canggih meluncurkan produk-produk mutakhirnya, bersamaan dengan itu mereka juga mengeluarkan aturan pemakaian produk-produk spesial tersebut. Mengapa? Karena dengan mematuhi aturan pakai, sebuah produk akan awet dan bisa lebih bermanfaat bagi pemiliknya. Dan yang perlu digarisbawahi, bahwa aturan pakai tersebut “pasti” demi kemaslahatan pemakainya.
Begitu pula -secara sederhana- kita memahami Islam sebagai produk Ilahi dan syariah islamiyah sebagai aturan pakainya. Dan bila pemahaman terhadap kata syariah dikerucutkan, maka akan dipahami identik dengan fikih.
Jika kita diperkenankan untuk menamai peradaban Islam melaului salah satu produknya, maka boleh saja kita menyebutnya dengan ‘peradaban fikih’, sebagaimana peradaban Yunani dikasih aran ‘perdaban filsafat’, juga ketika kita menyebut peradaban Eropa saat ini dengan ‘peradaban ilmu dan teknologi’.
Begitu kental fikih mewarnai segala lingkup kehidupan umat Islam, sehingga maju mundurnya fikih akan turut menentukan aliran ‘desah nafas’ peradaban Islam. Karena itulah kita perlu mengkaji ulang format fikih yang ‘pas’ untuk mengiringi lajunya dinamika kehidupan yang semakin carut-marut dan penuh tantangan ini.

Fikih dan Panorama Peradaban Islam
Dengan membaca sejarah dan mencermati perjalanan sejarah fikih Islam, maka kita akan melihat jelas bahwa fikih -diantaranya- bisa dijadikan standar maju mundurnya peradaban.
Dalam buku-buku sejarah fikih Islam, ulama membagi perjalanan tasyri’ islami ke dalam enam masa; pertama, tasyri’ di masa Nabi. Kedua, tasyri’ di masa Sahabat. Ketiga, tasyri’ di masa Tabi’in. Keempat, tasyri’ di masa setelah Tabi’in (zaman keemasan). Kelima, masa transisi. Keenam, masa kejatuhan Islam ke tangan Hulago Khan dan setelahnya (masa keterpurukan).
Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita mengontraskan antara fikih di zaman keemasan dengan fikih di saat umat Islam terpuruk, dengan harapan kita bisa memetik nilai-nilai positif dan supaya kita melihat dengan jelas urgensi fikih dalam turut mewarnai peradaban.
Saat peradaban Islam sedang ‘naik daun’, fikih muncul dalam wajah cantik dan mengagumkan, punya kekuatan seni tersendiri, meluas ke seluruh lini kehidupan, menjawab segala persoalan, sehingga punya ciri khusus yang unggul dari fikih-fikih yang pernah ada. Dan tidaklah terkesan berlebihan jika kita menamai fikih di masa itu dengan era kematangan berpikir, masa tergiat, masa ijtihad mutlak dll.
Sedangkan di masa kemunduran, wajah fikih terlihat suram, dipenuhi dengan borok-borok ta’asub madzhab yang mempersempit ruang lingkup fikih, penutupan pintu ijtihad, menyebaranya budaya taklid yang menyebabkan kemandegan berpikir dsb.
Pada saat kemunduran ini juga ditandai dengan menjamurnya fenomena ‘adu konsep’ yang tidak sedikitpun merubah realitas, tumbuh suburnya perdebatan yang diliputi oleh suasana ta’asub, saling tuduh-menuduh dan sebagainya, seolah-olah medan pertempuran yang sesungguhnya adalah pertemuran pemikiran an sich (bukan realitas). Begitulah gambaran produk fikih yang dikenal dengan istilah ‘fikih iftiradhi’ pada saat itu.
Kalau (penulis) boleh menambahkan pembagian masa perjalanan fikih Islam, maka saat ini adalah masa ke tujuh, yaitu masa kebangkitan fikih Islam (?). Setelah sekian lama ‘bintang-bintang’ di langit Islam redup, maka sudah saatnyalah fajar akan segera menyingsing.
Nah, dari sinilah kita mencoba mencari format fikih yang tepat untuk menyambut datangnya pagi demi mulusnya jalan kebangkitan Islam.

Fikih Realistis; Format Fikih Kontemporer
Zaman semakin kompleks, semrawut, sehingga bermunculan permasalahan-permasalahan baru yang semakain banyak, sebanding dengan perjalanan waktu. Banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang masih ‘perawan’, belum pernah terjamah oleh buku-buku turast terdahuhlu yang semakin hari semakin bertambah sebagai akibat datangnya tatanan dunia baru; era globalisasi. Di sinilah kita perlu mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum-hukum fikih terbaik, disamping kita juga harus meninjau ulang hukum-hukum yang telah ada.
Jika kita tidak pintar-pintar menimbang-nimbang lahan permasalahan yang lebih tepat untuk kita kerjakan, kita akan terjebak dalam kubanagan waktu dan tidak akan bisa kembali lagi. Di sinilah kita perlu membuat skala prioritas (fiqh al- aulawiyat) terhadap lahan-lahan garapan kita.
Dalam At-turast Wa al-Tajdid Hasan Hanafi menyayangkan (cara berpikir) yang mengarah pada minimnya observasi langsung terhadap realitas, dan hanya membahas kemungkinan-kemungkinan (secara teoritis), sedangkan (sebenarnya) penelitian secara langsung akan lebih jelas dibanding teori-teori yang berupa pengandaian saja. Karena sebenarnya realitaslah yang merupakan sarana untuk mempertajam analisis.
Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah memprioritaskan perhatian pada hal-hal yang sifatnya mendesak, langsung menyentuh jantung permasalahan umat dan tidak terkesan mengambang di awang-awang. Atau, untuk lebih jelasnya kita menyebut fikih seperti ini dengan fikih yang realistis.
Adapun dasar-dasar dalam menerjuni fikih realistis adalah sebagai berikut:
1. tanggap terhadap fenomena alam beserta dampak-dampaknya yang bisa mengkondisikan kehidupan manusia.
2. memahami dinamika sosial sebagai suatu hal yang tak terpisahkan dalam interaksi antara sesama manusia.
3. memahami kondisi psikologi manusia
Dengan demikian, sebuah hukum yang dihasilkan dari konsep diatas akan lebih diterima oleh akal manusia yang dalam hal ini menjadi pelaksana hukum-hukum tersebut.

Hukum; Hasil Dialektika Antara Nash Versus Realitas
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. adalah agama terakhir, dan tidak akan ada agama dan rasul lagi setelah itu. Maka konsekuensi logis dari hal itu adalah; Islam harus bisa menjawab segala persolan-persoalan yang tidak akan ada habisnya sampai akhir zaman.
Di sinilah Islam dituntut untuk bisa elastis dalam menyikapi segala macam permasalahan karena hanya elastisitaslah yang bisa bertahan sepanjang zaman.
Jika kita memahami bahwa agama ini sempurna (agama samawi semuanya sempurna), maka sesungguhnya letak kesempurnaan itu ‘ada’ pada kesinambungan penerapannya, dalam artian kelanggengannya dalam berkembang dan menapak masa depan. Karena sesungguhnya manhaj (jika kita mengartikan syariah sebagai manhaj) tidak pernah mencapai kesempurnaan. Karena jika suatu rute perjalanan sudah habis maka selesailah pekerjaan. Dan jika jalan yang yang kita tempuh sudah pol, maka terputuslah dinamika.
Jadi, mengacu pada pernyatan di atas, sebuah hukum seharusnya merupakan hasil dialektika antara ‘perintah langit’ dan ‘realitas bumi’. Sehingga hukum (dalam hal ini sebagai hasil sintesis) senatiasa berubah sejalan dengan berubahnya realitas sebagai anti tesis terhadap nash (sebagai tesisnya).
Ibnu Abidin, seorang ahli fikih madzhab hanafi, mengatakan, “banyak sekali hukum-hukum (dalam satu jenis kasus, Pen.) yang berbeda karena perjalanan waktu; karena perubahan kebiasaan (‘urf), karena adanya hal yang mendesak, atau karena kocar-kacirnya keadaan suatu masa tertentu. Sehingga seandainya hukum itu tidak berubah maka akan menimbulkan kesulitan, merugikan manusia, dan malah menyimpang dari kaidah asal syariah islamiyah yang berdiri atas dasar keringanan dan anti madharat”. Ibnu al-Qayyim, ahli fikih madzhab Hambali, juga menegaskan, “syariah berinti dan berasas pada maslahat dunia dan akhirat, ia (syariat) seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah. Sehingga semua permasalahan (dalam syariat) yang keluar dari makna keadilan menuju kedurhakaan, berubah dari makna rahmat menuju sebaliknya, berubah dari maslahat menjadi madharat, dan berbalik dari hikmah menuju kepada hal yang sia-sia, maka permasalahan itu bukan merupakan syariat. Walaupun untuk memahami hal itu (harus) merujuk pada ta’wil.”
Apa yang penulis ketengahkan ini seharusnya diterapkan dalam segala lahan garapan fikih; ibadah, muamalah, maupun ahwal syakhsiyah.

Contoh Studi Kasus
Untuk lebih memperjelas teori yang kita ketengahkan di sini ada baiknya kita mengujinya dalam beberapa kasus yang kita jumpai dalam keseharian kita.
Misalnya dalam ibadah, dalam hal batalnya sholat; ada hukum fikih yang mengatakan bahwa melakukan gerak tiga kali membatalkan shalat (fikih syafi’iah), dengan alasan gerak tiga kali adalah terhitung banyak (dalil awal mengatakan bahwa gerak yang banyak membatalkan shalat). Hukum seperti ini kurang realistis karena tidak tepatnya hubungan antara gerak tiga kali dengan hitungan banyak dalam fikih (bukan nahwu, yang mempunyai kaidah bahwa sedikit-sedikitnya jamak adalah tiga). Seharusnya banyak atau tidaknya gerak dalam batanya shalat kembali pada ‘urf, jika ‘urf mengatakan bahwa orang yang melakukan suatu gerak tertentu terkesan seperti orang yang tidak dalam keadaan shalat, maka gerak semacam itu terhitung banyak. Begitu pula kita memahami sebaliknya.
Contoh lagi dalam ikhtilath antara laki-laki dan perempuan, ada hukum fikih yang mengatakan bahwa hukumnya adalah haram secara mutlak (berdasarkan pada dalil sadd adz-dzarai’ = menutup jalan yang mengarah pada suatu larangan, dalam hal ini zina), maka hukum semacam itu terkesan kurang realistis, karena pada saat-saat tertentu (atau pada suatu bangsa yang berperadaban tinggi, misalnya) kemungkinan ikhtilath yang menuju pada perzinahan sangat kecil, maka hukum yang cenderung memukul rata itu kurang tepat.

Studi Kasus Pada Permasalahan Daulah Islamiyah Dan Tathbiq As-Syariat
Dalam cakrawala pemikiran keislaman yang berkembang hingga saat ini masih berdengung isu seputar daulah Islamiyah dan penarapan syariat. Ada baiknya dalam makalah yang sederhana ini kita berbicara tentang hukum mendirikan daulah islamiyah dan penerapan syariah dan kita mencoba mengaitkan hal itu dengan fikih realistis yang kita bahas ini.
Perlu diketahui di sini bahwa kedua permasalah ini saling terkait, artinya jika ingin menerapkan syariat harus mendirikan daulah islamiyah. Jadi kita cukup membahas satu hukum saja.
Ada beberapa pendapat yang tercatat dalam buku-buku Pemikiran keislaman dalam menyikapi isu seputar daulah islamiyah, Hartono Ahmad Jaiz, menulis satu bab khusus yang membahas tentang daulah islamiyah, yang pada akhirnya dia berkesimpulan bahwa hukumnya adalah wajib, dengan alasan sebagai berikut :
1. Islam bersifat syumul, mencakup segala aspek kehidupan, baik individu mapupun sosial. Dan dari cakupan syariat itu didapati hukum-hukum yang berhubungan dengan negara, pengaturan kekuasaan dll.
2. dalam sunnah Nabi terdapat kata-kata ; amir, imam, dan sulthan yang bayak terulang. Kata-kata tersebut mempunyai makna orang-orang yang memiliki kekuasaan, yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan satu aspek dari kenegaraan. Teks-teks tersebut membutuhkan pelaksanaan, dan pelaksanaanya adalah dengan penyelenggaraan negara sesuai pemahaman-pemahaman yang yang dibawa syariat.
3. adanya bai’at yang merupakan akad yang jelas (di masa Nabi) dalam mendirikan pemerintahan Islam.
Berkaca dari konsep fikih realistis, hukum seperti di atas terlihat kurang realistis dilihat dari beberapa poin:
1. penerapan syariah yang sesungguhnya tidak berarti penerapan secara leterlijk terhadap ayat-ayat atau mengulang-ulang perkataan-perkataan pendahulu, tapi dengan cara merujuk pada sumber utama dan kaidah-kaidah umumnya, di samping juga melihat pada realita sejarah yang mengkondisikannya, juga dengan mengkomparasikan antara kedaan waktu itu dan keadaan sekarang.
2. tidak adanya dalil-dalil al-Quran maupun Hadist yang mengandung hukum mendirikan suatu negara maupun peraturan perundang-undangannya. Hal ini sangat maklum karena sesungguhnya dasar dalam agama ini diperuntukkan bagi manusia dan bertujuan mengangkat harkat kemanusiaannya, dan hal itu tidak harus didirikan pada tempat tertentu atau berbentuk sebuah negara tertentu.
3. tidak menetunya kondisi masyarakat, dimana mereka masih hidup dalam kondisi tereksploitasi, miskin dan belum terpenihinya hak-hak mereka, yang merupakan penghalang untuk diterapkannya hukum syariat. Bahkan sebaliknya tidak boleh diterapkan hukuh syariat sebelum terselenggaranya nidham pendidikan islam yang benar, yang menjaga hak-hak dan kewajiban muslimin dan memprasaranai kondusifnya menjalankan iman dan takwa kepada Allah swt.
Setelah kita melihat bagaimana sebanarnya hukum-hukum yang beredar ternyata masih bisa ditinjau ulang dan perlu disesuaikan dengan keadaan tertentu, sehingga terbuktilah bahwa syariah Islam benar-banar “shalihun likulli zamanin wa makanin”.

Ijtihad Realistis
Kehadiran Tatanan Dunia Baru saat ini ditandai dengan kemajuan-kemajuan di segala bidang, terutama di bidang ilmu dan teknologi. Sehingga dampak positif dari semua itu adalah semakin tersibaknya rahasia-rahasia alam yang sebelumnya masih merupakan misteri. Dan yang akhir-akhir ini menggejala di dunia keilmuan adalah kecenderungan spesialisasi dalam suatu bidang tertentu. Hal ini akan menjadikan suatu permaslahan menjadi gamblang.
Jika kita menghendaki terciptanya sebuah hukum yang realistis, maka ijtihad niscaya harus dilakukan oleh kelompok tertentu (amal jama’i) yang terdiri dari para spesialis bidang-bidang yang bersangkutan, disamping juga harus didasarkan pada keadaan setempat, sehingga hasil dari ijtihad seperti itu merupakan realitas yang bisa dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.

Catatan Akhir
Dari uraian singkat tentang fikih realistis diatas tampaklah bahwa untuk mengkonsumsi suatu nash tidak boleh dipahami secara harfiah, karena hanya akan menghasilkan hukum yang ‘melangit’ yang tentunya tidak cocok untuk dijadikan konsumsi bagi makhluk yang tinggal di bumi.

Puisi-Puisi Bertebaran

2008-12-23T13:41:00.001+07:00

KADO ULANG TAHUN UNTUK SAHABATKU

Sahabat..
lihatlah,
setiap hela nafas yang kau buang
melintas dalam detik-detik waktu kehidupan
membentuk deret-deret kata
kau sebut namanya menit, jam, hari, minggu, tahun dan juga abad

dengarlah,
derap langkah kepergian hari-harimu
mengajak minggu-minggumu berlari
mengelupas dari ikatan
menyusun bulan-bulan
bergerombol, menjelma menjadi tahun-tahun
mengantarmu pada usia ke-21

Sahabat..
jangan kaulelah mengarungi samudra
jangan pusing menjawab soal-soal kehidupan

kuatkan perahumu jika dihempas badai
cukupkan tintamu 'tuk menulis jawaban-jawaban itu

sobat... aku ingin tahu kesungguhanmu
dan ingin melihat keberhasilanmu

Cairo, 4 mei 2002

WUDHU'

Seolah Kau basuh jiwaku
dengan pancaran sinarmu
di saat...
air suci kupercikkan di wajahku
segar jiwaku
segar mukaku
percaya diri aku menghadapmu

Tuhan...
sucikan hatiku sesuci air
bersihkan jasadku sebersih masjidMu
agar ringan langkah kakiku
menuju hadiratMu

Madinat Buust, 27052004

MENGULITI HARI

Detik ini
kukuliti hari
kucampakkan gelap
kulihat warna dalam cahaya
penerang jiwa

kutatap langit nan cerah
dengan sejuta harap merekah
kakipun melangkah penuh gairah

kusambut datangnya pagi
bersih tanpa polusi
kuisi engan percaya diri

17072004

Puasa; dari kesalehan individual menuju kesalehan sosial

2008-09-11T14:30:00.000+07:00

Dari bulan Qamariyyah

Banyak sekali perintah dan larangan Allah yang tidak bisa kita pahami secara total, padahal sesungguhnya dibalik perintah dan larangan itu terdapat suatu hikmah yang luar biasa. Seperti pada penentuan Ramadhan dan puasa. Mengapa Allah harus menetapkannya berdasarkan peritungan bulan bukan pada perhitungan matahari?

“Berpuasalah kalian karena melihat (bulan) dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika awan menutupi kamu, maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban itu tiga puluh hari” (h.r. Bukhari)

Tahun qamariyah adalah perhitungan tahun berdasarkan bulan mengelilingi bumi, sedangkan tahun Syamsiyah perhitungan tahun berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Tahun qamariyah menghasilkan kalender Hijriyah sedangkan tahun syamsiyah menghasilkan kalender Masehi.

Penentuan Ramadhan yang berdasarkan tahun qamariyah (hijriyah) bukan semata-mata karena puasa diwajibkan kepada umat Islam yang menggunakan kalender hijriyah. Tetapi lebih berdasar kepada rasa keadilan bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah puasa.

Tahun qamariyah (hijriyah) lebih sedikit 10 hari daripada tahun syamsiyah (masehi). Dengan demikian bulan Ramadhan tiap tahunnya maju 10 hari dari tahun Masehi. Berdasarkan hal ini maka dalam kurun waktu 36 tahun tidak ada hari sepanjang tahun yang tidak dipuasai oleh seorang muslim. (Sa’id Hawwa: Al Islam). Artinya selama 36 tahun hidup kita, kita akan mengalami puasa pada semua bulan Masehi.

Dengan demikian, seluruh kaum muslimin berbagi sama di setiap negerinya dalam kadar puasa dan kelelahannya seperti yang pernah dialami oleh saudaranya di tempat lain. Hari pendek, hari panjang, hari panas, dan hari dingin akan (pernah) kita rasakan. Seandainya penentuan puasa menggunakan kalender Masehi yang tidak pernah berubah maka kaum muslimin di daerah panas akan terus merasa berat melaksanakan puasa sepanjang hidupnya di banding dengan kaum muslimin di daerah dingin. Begitu juga dengan kaum muslimin yang tinggal di daerah yang siang harinya lebih lama daripada malam harinya tentu juga akan terus merasa berat melaksanakan puasa sepanjang hidupnya. Termasuk disini adalah hasil alam yang bisa dirasakan secara adil oleh kaum muslimin pada saat puasa. Kalau puasa tahun ini kita menikmati musim mangga, mungkin tahun depan saat puasa lagi kita tidak akan merasakan lagi, tetapi dengan musim buah yang lain.

Maha Besar Allah yang ciptaan-Nya tidak pernah sia-sia. Maha Suci Allah yang perintah dan larangan-Nya terasa manfaatnya.

Sayangnya, dalam Islam, terutama di Indonesia, kadang tidak satu suara dalam menentukan penanggalan sehingga terjadi perbedaan hari raya...hal inilah yang perlu disikapi bersama.

Ya ayyuha al-ladzina ’amanu

§ Dari sisi Iman dan Keyakinan; tahap keyakinan

Pertama, 'ilmul yaqin

Yaitu meyakini segala sesuatu berdasarkan ilmu atau pengetahuan. Misal, di Mekah ada Kabah. Kita percaya karena teorinya bicara seperti itu. Di sinilah pentingnya belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab, semakin luas pengetahuan kita tentang sesuatu, khususnya tentang Dzat Allah Azza wa Jalla, seakan kita memiliki bekal untuk berjalan mendekat kepada-Nya.

Kedua, 'ainul yaqin

Yaitu keyakinan yang timbul karena kita telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang yang telah menunaikan ibadah haji sangat yakin bahwa Kabah itu memang ada di Mekah karena ia telah melihatnya. Keyakinan karena melihat, akan lebih kuat dibandingkan keyakinan karena ilmu.

Ketiga adalah haqqul yaqin

Orang yang telah haqqul yaqin akan memiliki keyakinan yang dalam dan terbukti kebenarannya. Orang yang telah merasakan nikmatnya thawaf, berdoa di Multazam, merasakan ijabahnya doa, keyakinan akan jauh lebih mendalam. Inilah tingkat keyakinan tertinggi yang akan sulit diruntuhkan dan dicabut dari hati orang yang memilikinya.

Cara meningkatkan kualitas keyakinan diri, sejatinya harus melalui proses dan tahapan-tahapan, mulai dari 'ilmul yaqin, 'ainul yaqin, hingga haqqul yaqin.

Akibat dari tingkat keimanan dalam menghadapi puasa, puasa bisa bertingkat kualitasnya, yaitu awam, khawash, dan khawash al-khawash. Yang juga nantinya perpengaruh pada hasil dari puasa yaitu takwa. Kertakwaan bertingkat dalam diri setiap orang. Inilah yang dijadikan ukuran tinggi rendahnya derajat manusia dihadapan Allah.

Bahwa "bintang jasa muttaqin' itu ada dua peringkat (bintang kelas 1 dan bintang kelas 2); sedangkan bintang kelas 3, pada hakikatnya belum bernama bintang dalam pandangan Allah karena puasanya sebatas/setingkat puasa orang awam (kebanyakan). Ciri-cirinya adalah hanya sekedar menahan lapar dan minum saja.

Adapun bintang kelas 2 diberikan Allah kepada orang muttaqin yang peringkat puasanya setara dengan puasa orang khusus dengan indikasi bahwa ia telah dapat mempuasakan pandangan mata dan penglihatannya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya; dapat menahan lidah, kaki dan semua anggota tubuh untuk berbuat sesuatu yang akan menggagalkan nilai puasanya.

Bintang kelas 1 akan diberikan Allah kepada muttaqin yang setara tingkat puasanya dengan orang khusus al-khusus. Indikasinya dapat dilihat bahwa pada orang tersebut telah mampu mempuasakan hati dan zuhud terhadap duniawi dan nilai-nilai materi lainnya.

puasa kaum khawash al-khawash adalah level tertinggi, sehingga puasa adalah upaya paling prima untuk membersihkan pikiran, perasaan, hati, jiwa.

Kutiba (diwajibkan)

Sama dengan arti kata furidho atau wujiba kutiba 'alaikum adalah suatu kewajiban yang mengandung arti: harus dilaksanakan menurut tata aturannya; tidak boleh digantikan atau dialihkan kepada orang lain; batal dan berdosa bagi yang melanggar aturannya.

Kama kutiba

Perlu kita mengetahui bagaimanakah puasanya umat-umat para nabi sebelum umat Islam atau umatnya nabi Muhammad SAW.

1. PuasanyaNabiyulloh Nuh a.s, yaitu setahun, kecuali 'Idul Fithri dan 'Idul Adha.

2. Puasanya Nabiyulloh Ibrohim a.s, tiap-tiap bulan 3 hari, jadi setahun puasa 36 hari.

3. Puasanya Nabiyulloh Dawud a.s, tiap-tiap setahun puasa 6 bulan, caranya sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari buka.

"Shoma Nuhu ddahro illa yaumal fithri wal adlha washoma daawud nishfaddahri washoma ibrohim tsalatsa ayyamin minkulli syahrin shomaddahri wa afthoroddahri"

(an Ibnu Amru, Riwayat Thobroni wal Baihaqi fi syu’abul Iman, kitab Jami'us

Soghir/Shod/184)

La’alla (agar)

Adalah indiksi adanya kegagalan memperoleh predikat takwa. Jadi jangan pernah mempunyai perasaan sombong dan terlalu percaya diri kalau sudah berpuasa secara otomatis akan memperoleh predikat takwa.

Ingat sabda Rasulullah saw, “kam min sha`imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju’ wa al athos”.

Tattaqun (bertakwa)

Shaum adalah washilah dan taqwa adalah ghayah. Pernah dijelaskan oleh ustadz bahwa takwa ibarat pakaian.

Takwa bisa diartikan sebagai rasa takut kepada Allah. Rasa takut dicap sebagai penghianat oleh Allah, rasa tajut dicap munafik oleh Allah dll. Semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah, semakin sadar kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjwaban di hadapan Allah, maka akan semakin baik pula kehidupan kita.

Sebaliknya, semakin kita tidak punya rasa takut kepada Allah, semakin rusaklah kehidupan kita.

Jika pribadi yang hidup dalam masyarakat adalah pribadi yang takwa, niscaya masyarakat yang terbaik akan terbentuk sebagaimana pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya.

Terbayang bahwa kesalehan individual akan membentuk kesalehan secara kolektif.

(Tulisan diramu dari berbagai sumber)

Indonesia dan Ratifikasi Piagam ASEAN; Terulangkah Kegagalan Ratifikasi DCA?

2008-09-10T10:40:00.000+07:00

Bulan September ini merupakan bulan yang cukup mendebarkan bagi Pemerintah Indonesia. Pasalnya, proses ratifikasi Piagam ASEAN, yaitu pembahasan RUU ratifikasi akan dilaksanakan di gedung DPR RI. Mendebarkan, karena begitu pentingnya Piagam ASEAN bagi langkah ASEAN ke depan. Jika terjadi penolakan atas ratifikasi, maka seolah memupuskan mimpi negara-negara anggota ASEAN untuk menapaki masa depan yang lebih baik.

Sejarah perjalanan perjalanan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara/PERBARA) menapaki babak baru dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) oleh para Kepala Negara/Pemerintahan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 di Singapura, November 2007.

Piagam tersebut merupakan titik kulminasi yang menggambarkan jerih payah negara-negara anggota ASEAN selama 40 menjalani pahit getirnya mengikatkan diri dalam sebuah organisasi regional. Piagam itu juga merupakan prestasi tersendiri bagi ASEAN dalam melakukan transformasi.

Transformasi ASEAN tersebut didorong oleh dinamika percaturan politik global yang sedang bergulir yang setidaknya terkumpul dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaksud berupa implementasi perjanjian yang telah ditandatangani dalam tubuh ASEAN; perkembangan berbagai program dan aktivitas; dan kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internal. Sedangkan faktor eksternal berupa munculnya kekuatan-kekuatan baru di kawasan (China dan India); bangkitnya Jepang sebagai kekuatan regional; dan perkembangan di Asia Timur. Sebagai organisasi yang bervisi jauh ke depan, semua itu tentunya menjadi pemicu bagi ASEAN untuk “cancut tali wondo” bergegas membenahi diri menyongsong masa depan.

Langkah ke depan yang ditempuh oleh negara-negara anggota ASEAN agar Piagam tersebut bisa berlaku (entry into force) adalah dengan meratifikasinya. Saat ini 7 negara anggota telah meratifkiasi, sisanya, 3 negara (Indonesia, Filipina, Thailand) masih dalam proses.

Di Indonesia, sebagai sebuah produk baru yang dihasilkan dalam tubuh ASEAN, Piagam ASEAN mengundang pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya adalah yang pernah diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR Yudi Crisnandi, yang menyatakan sekaligus menanyakan mengenai keberadaan Piagam tersebut, ”saat ini tanpa ASEAN Charter pun kita tetap diberi keleluasaan berdiplomasi di tingkat ASEAN”. Pertanyaan lain yang juga muncul diantaranya adalah, apakah Piagam ASEAN akan menjamin percepatan kemajuan bagi anggotanya? apakah Piagam ASEAN tidak merugikan bagi Indonesia? Dan lain sebagainya.

Proses Ratifikasi di Indonesia

Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN, merupakan negara terbesar di ASEAN, serta merupakan ibukota ASEAN dimana Sekretariat ASEAN didirikan, namun tampak bahwa proses ratifikasi di Indonesia tidak berjalan mulus. Waktu yang ditargetkan oleh ASEAN untuk launching ratifikasi piagam ASEAN adalah akhir tahun 2008, tepatnya pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, Desember 2008, namun demikian hingga September 2008 Indoesia masih meniti proses menuju ratifikasi tersebut.

Dalam tubuh DPR, terutama yang termasuk dalam Pansus gabungan Komisi I dan Komisi III, yang akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi pun tidak satu suara, ada yang pro ratifikasi dan ada yang kontra. Masing-masing mempunyai alasannya sendiri.

Bagi sebagian anggota DPR yang kurang setuju dengan ratifikasi memamndang adanya cacat dalam Piagam ASEAN yang menyebabkan ia tidak layak diratifikasi. Hal itu terlihat dalam komentar Hajriyanto Y. Thohari dari Fraksi Partai Golkar yang mengatakan bahwa dalam ASEAN Charter terdapat cacat prosedural dan substansial. Cacat procedural yang dimaksud adalah melanggar Undang Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana pasal 2 berbunyi: "Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal menyangkut kepentingan publik". Dalam hal ini DPR merasa di-fait accomply. Sedangkan cacat subtansial yang dimaksudkan adalah bahwa isi Piagam ASEAN tidak mengandung kemajuan berarti bagi komunitas ASEAN; hubungan ASEAN dengan rakyat tidak jelas diatur dalam piagam ini; ASEAN menjadi terlalu bersifat elitis, dan hanya menjadi urusan elite pemerintah dalam hal ini elite Departemen Luar Negeri saja; dan terlalu konservatif dalam hal proses pengambilan keputusan, karena segala sesuatu harus diputuskan melalui konsensus.

Permadi, dari Fraksi PDIP merasa pesimis dengan keberadaan Piagam ASEAN. Menurutnya ASEAN Charter tidak perlu diratifikasi, karena kalau Piagam ASEAN diratifikasi kita bisa diinjak-injak terus oleh Singapura dan Malaysia. Selain itu juga Indonesia tidak akan bisa menjadi satu-kesatuan di ASEAN karena keanggotaan ASEAN sendiri memiliki paham yang berbeda-beda.

Di sisi lain banyak dari anggota DPR yang termasuk dalam pansus pembahasan RUU ratifikasi setuju dengan diratifikasinya Piagam ASEAN, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Yusron Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa meski isi Piagam ASEAN belum ideal, namun sebaiknya tetap diratifikasi dan beberapa tahun kemudian diharapkan Piagam ASEAN ini diamandemen. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, yang membantah anggapan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) banyak merugikan Indonesia dan sebaliknya lebih menguntungkan negara-negara tetangga.

Terlihat sekali pro dan kontra dalam tubuh Pansus, maka muncullah pertanyaan, apakah Indonesia akan meratifikasi Piagam ASEAN atau akan menolak ratifikasi sebagaimana terjadi pada DCA (Defence Cooperation Agreement)?

Kegagalan Ratifikasi DCA; terulangkah?

Pil pahit telah ditelan pemerintah Indonesia ketika perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani kedua negara pada 27 Januari 2007 di Bali ditolak ratifikasinya oleh DPR RI. Beberapa alasan yang mendasari penolakan DPR untuk meratifikasinya di antaranya adalah bahwa CDA dianggap lebih banyak merugikan Indonesia serta berkaitan dengan isu yang sangat sensitif yaitu masalah kedaulatan negara, yang dikawatirkan bahwa Indonesia akan menggadaikan kedaulatannya.

Menurut penulis Piagam ASEAN berbeda dengan DCA dalam beberapa hal, di antaranya:

§ Dalam Piagam ASEAN terdapat campur tangan 10 negara, sehingga kekhawatiran negara yang satu “menginjak-injak” yang lain sebagaimana dikawatirkan dalam DCA tidak akan terjadi, hal ini berbeda dengan DCA yang merupakan perjanjian secara langsung antara kedua negara sehingga wajar jika muncul suatu kekawatiran.

§ Piagam ASEAN adalah sarana untuk mempercepat integrasi dalam ASEAN, merupakan kesatuan tekat untuk maju secara bersama-sama serta memperkuat ikatan regional untuk membendung “serangan” dari luar. Dengan demikian, Piagam ini mempunyai cakupan yang sangat luas, dan tidak hanya terbatas pada satu hal saja sebagaimana dalam DCA.

Semua itu mengindikasikan bahwa kegagalan ratifikasi DCA kemungkinan besar tidak akan terulang lagi. Penulis yakin bahwa pada akhirnya DPR RI akan meratifikasi Piagam ASEAN, menyusul 7 negara lain yang terlebih dahulu melakukan ratifikasi.

Mengapa Indonesia perlu meratifikasi?

Indonesia sebagai negara terbesar, ibukota, dan sala satu pendiri ASEAN perlu meratifikasi Piagam ASEAN, karena sebagai pendiri tentunya mempunyai kewajiban moral untuk “ngemong” (memelihara), membesarkanya, serta melebarkan jalannya untuk menapaki masa depan yang lebih cerah. Sebagai bangsa yagn besar Indonesia seharusnya optimis untuk mampu mengambil manfaat dari perkembangan organisasi kawasan ini, sehingga hal-hal yang diindikasikan akan membawa kemajuan ASEAN perlu mendapatkan dukungan.

Memang, semua tidak menutup mata bahwa ada kekurangan-kekurangan dalam Piagam ASEAN, namun hal itu tentunya tidak membuat bangsa Indonesia pesimis. Karena keurangan-kekurangan itu bisa diperbaiki sambil berjalan. Piagam bukan benda mati yang tidak bisa dirubah lagi, ia menerima amandemen jika memang hal itu diperlukan. Sehingga tidak ada salahnya memberi kesempatan negara-negara anggota ASEAN untuk mencobanya.

Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Manusia tidak tahu akan hasil sebelum ada percobaan. Dengan demikian, bangsa Indonesia perlu berlapang dada untuk melebarkan langkah perjalanan ASEAN untuk “mencoba” produknya. Semoga !!!

web Qaradhawi

2008-08-20T09:48:00.000+07:00

http://www.qaradawi.net/

bikin diut

2008-08-08T08:32:00.000+07:00

Salju di atas KBRI Tehran

2008-01-02T19:48:00.000+07:00

Pak Heni (KOmunikasi), Mas Budi (F.Protokol), Pengembara (Lagi magang), Pak Sugeng (F. Politik / HOC), foto setelah rapat staf selama 2 jam....

Tehran tertutup salju....

2008-01-02T19:45:00.000+07:00

di tahun baru, salju turun dari malam hingga siang...sudah setebal 10 cm...tapi masih belum juga berhentiiii

Royyan Firdaus..i miss u so much...

2007-12-23T16:12:00.000+07:00

Roy..ayah kangen ma kamu...jangan nakal ya...sama bunda...

masjid indah banget

2007-12-16T22:15:00.001+07:00

keahlian orang iran memang tiada duanya...hebat..lihat hasil karya mereka membuat masjid yang indah sekali...

Jemabatan indah benget,,

2007-12-16T22:13:00.000+07:00

di sini jembatannya indah..airnya bersih, dan banyak bebek dan burung..nggak ada yang ngganggu

masjid imam square

2007-12-16T22:10:00.001+07:00

kakiku menginjak salju

2007-12-16T22:08:00.001+07:00

2007-12-16T22:02:00.001+07:00

Hotel Abbasi, Hotel termahal di Esfahan....aku jadi bingung..ini hotel atau kerajaannnn (?).

bareng KPK, di Tocal, gunung salju..

2007-12-16T21:51:00.001+07:00

esfahan...kota terindah di Iran...

2007-12-16T21:47:00.000+07:00

berkunjung ke Esfahan memang asyik, kotanya indah, tertata rapi, dan banyak sekali oleh-oleh yang bisa dibeli.

Penadatanganan MoU; KPK dan GIO Iran

2007-12-11T18:25:00.000+07:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan General Inspection Organization of Iran Hari Selasa 11 Desember 2007 menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam bidang pemberantasan korupsi di gedung General Inspection Organization, Tehran.

Dalam butir-butir kesepakatan disebutkan bahwa tujuan dari MoU tersebut adalah untuk meningkatkan upaya bersama dalam pemberantasan korupsi antara kedua Negara.

Lahan kerjasama konkret yang akan ditempuh kedua Negara diantaranya dalam bidang pertukaran informasi dan pengalaman dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyediaan sarana teknis; inteljen, investigasi, penelusuran asset, dan recovery, kerjasama dalam bidang pelatihan, pertukaran ahli, dan penyelenggaraan seminar, workshop, konvensi, ataupun konferensi.

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Inspektur Jenderal Muhammad Niazi dari General Inspection Organization of Iran yang bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruki di Gedung KPK, Senin 26 Nonember 2007.

Liberty di Iran

2007-12-10T13:05:00.000+07:00

Karena kebencian Iran terhadap AS, patung Liberty jadi tengkorak....di depan bekas kedutaan AS.

musim dingin

2007-12-10T13:01:00.000+07:00

kemarin, waktu jalan-jalan ke Niavaran, tempat istana termegah raja Iran, pas di taman tiba-tiba hujan, ada salju lagi,,,,

berlian terbesar di dunia, 200 karat. hanya di Iran

2007-12-10T12:56:00.001+07:00

aku dan istriku tercinta

2007-12-10T12:54:00.000+07:00

aku dan buah hatiku; royyan firdaus

2007-12-10T12:53:00.001+07:00

globe emas, 34 kg emas murni, lautan zamrud, tanahnya batu ruby dan permata.

2007-12-10T12:51:00.000+07:00

AS vs Iran

2007-12-09T12:57:00.000+07:00

Menguatnya Posisi Iran = Melemahnya Posisi AS (?)

Tuduhan yang dialamatkan kepada Iran oleh bangsa Barat, terutama AS, seolah menemukan titik lemahnya setelah IAEA mengumumkan bahwa program nuklir Iran tidak menyimpang dari pakem. Seorang akademisi India, sebagaimana dimuat dalam koran Tehran Times 20 November 2007, mengatakan bahwa hal itu merupakan tamparan bagi wajah AS. Laporan tersebut menjadi kata kunci bahwa akifitas nuklir Iran mempunyai tujuan damai dan dilakukan secara transparan.

Dengan demikian nagara-negara yang cinta damai seharusnya menaruh dukungan mereka kepada Iran dan meminta pihak AS untuk meminta maaf kepada negara Iran karena telah menuduh tanpa dasar. Apa reaksi negara-negara di dunia saat ini?

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr Mahathir Mohamad atau yang juga dikenal dengan julukan Dr. M., mengecam negara-negara yang terus berusaha menyerang Iran yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Sekalipun laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menafikan adanya bukti program nuklir militer Iran, tapi negara-negara tersebut tetap menyatakan sebaliknya. Demikian statemen Dr. Mahathir pada Harian Bernama (16/11/2007).

Sebelumnya mereka telah berbohong menyangkut senjata pemusnah massal (WMD) di Irak. Sekarang jelas mereka juga sedang berbohong. Sekali lagi mereka ingin membuat-buat dalih untuk menyerang negara kaya minyak lain yang juga negara Muslim.”
“Hari ini Israel meminta pencopotan (kepala IAEA, Mohamed ElBaradei) karena melaporkan kebenaran masalah nuklir Iran. Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, telah memberikan pernyataan bahwa Inggris akan mendukung dan memimpin perang melawan Iran. Presiden AS (George W.) Bush dan Wakil Presiden Dick Cheney juga sama, kalau tidak malah lebih, berapi-api dalam menyerukan perang atas Iran,” tandas Mahathir.

Setelah kekacauan di Irak, dimana lebih dari satu juta warga telah mati terbantai, jutaan lain telantar di negeri-negeri jiran dan kekejaman yang dilakukan di Abu Ghraib dan Guantanamo, semua orang harus menyimpulkan untuk menolak perang sebagai pilihan dalam menyelesaikan perselisihan. “Oleh sebab itu, saya menyeru semua pemimpin dunia, sekular dan religius, unutk bergandeng tangan dalam upaya global mengutuk perang dan memajukan pemecahan damai atas perselisihan AS/Iran dan semua perselisihan lain di masa mendatang.”

Iran semakin mendapat simpati, oleh karena itu untuk pertama kalinya Presiden Iran diundang dalam KTT ke-28 Dewan Kerjasama Negara Teluk Persia (GCC) yang diselenggarakan di Doha, Qatar. Acara tersebut dihadiri oleh para kepala negara dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Tujuan diundangnya Ahmadinejad dalam KTT ini adalah untuk mempererat pertaliannya dengan negara-negara di semenanjung Arab dan karena diantara agenda yang akan dibahas dalam KTT tersebut menyangkut program nuklir Iran.

Hal ini menunjukkan begitu kuatnya posisi diplomasi Iran, baik dalam kawasan maupun di mata dunia.

Pucuk dicinta ulam pun tiba, setelah pipi kanan AS ditampar oleh laporan IAEA, kini pipi kirinya pun ditampar oleh bangsanya sendiri. Pada tanggal 4 Desember 2007 Dewan Intelejen Nasional Amerika merilis laporan bahwa program nuklir Iran tidak mengacu pada produksi senjata pemusnah massal. Laporan tersebut dikeluarkan berdasarkan data dan riset 16 lembaga yang terkait dengan dewan ini. Dua tahun lalu, lembaga ini merilis laporan yang berisi klaim bahwa Iran berupaya memproduksi senjata pemusnah massal. Menanggapi kontradiksi antara dua laporannya, lembaga ini menyatakan bahwa penghentian pengayaan uranium Iran pada tahun 2003, adalah akibat dari friksi dan kebijakan Gedung Putih untuk meningkatkan sanksi terhadap Tehran.

Meskipun demikian, Presiden Bush tetap kembali mengklaim, Meski adanya laporan terbaru soal nuklir Iran, Teheran tetap membahayakan, dan masyarakat internasional harus terus menekan Iran karena negara ini mempunyai program nuklir. Deputi Dewan Keamanan Nasional AS, Stephen Hadley, juga mengatakan, kebijakan AS terhadap Iran tidak berubah, AS tetap khawatir jika sampai Iran berniat memproduksi senjata pemusnah massal.

Dari seluruh paparan di atas, terlihat jelas ambisi AS mempertahankan hegemoninya dan selalu berusaha sekuat tenaga agar tidak ada kekuatan lain yang menjadi tandingannya.

Sesungguhnya tidak ada satu negara pun yang tidak bisa membaca sepak terjang politik AS, namun apa daya negara-negara di dunia masih lemah dan belum bersatu sehingga sulit untuk menghentikan kesewenag-wenangan AS.

2007-12-02T16:13:00.001+07:00

2007-12-02T15:36:00.000+07:00

sedang mengembara ke Iran, di alun-alun dan stasiun kereta Imam Khomeiny...

Kutbah Jumat KBRI Tehran, 23 Novemember 2003

2007-12-02T15:31:00.000+07:00

Kaum muslimin yang di muliakan Allah…

Untuk Apa Engkau Diciptakan

Wasiat takwa….

Jika manusia mau berpikir tentang kehidupannya sehari-hari….tentang kehidupan di sekitarnya…tentunya dengan demikian ia akan merasakan….. berapa banyak dia menyibukkan dirinya sehingga melupakan tujuan yang sebenarnya ia diciptakan di dunia ini?

Yah, tentang tujuan yang biasanya tidak banyak dari manusia di dunia ini yang telah menempuh jalannya.

biasanya manusia lebih banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan pekerjaannya, memikirkan bisnisnya, memikirkan studi, atau memikirkan yang lain.

Memang semua itu tidak dilarang, namun kita sebagai manusia harus juga memikirkan dan bertanya pada diri kita masing-masing, mengapa kita diciptkan? Mengapa Allah SWT menjadikan kita hidup di atas planet bumi ini? Apakah kita diciptakan hanya untuk bersenang-senang dengan segala kenikmatannya? Dengan makanan-makanannya? Minumannya? Gemerlapnya? Dan setelah itu kita mati dan dikubur dalam bumi dan semua akan berakhir begitu saja?

Tantu tidak, karena Allah swt befirman; dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, beribadah kepadaku…

Sungguh…tujuan tertinggi dari hidup ini adalah beribadah kepada Allah.

Namun, manusia biasanya melenceng dari jalan yang diperintahkan oleh Allah. Manusia bisanya lebih cenderung untuk berpesta ria, berleha-leha, da memenuhi semua keinginannya di dunia ini.

Begitulah manusia…tidak suka berpikir jauh ke depan. Mereka banyak tertipu oleh gemerlapnya dunia fana, lebih suka berfikir instan dan jangka pendek, dan cenderung meninggalkan atau melupakan akhirat karena dianggapanya jauh dan tidak terlihat….manusia cenderung materealistis…segala sesuatu dilihat dari sisi materi..

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah…

Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah, dan lantas kita meninggalkan kesenangan dunia, ibadah juga bukan untuk menghalangi kita dari segala macam aktifitas keduniaan..

Namun sesungguhnya ibadah adalah jalan bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang tentram dan bahagia. Karena sesungguhnya allah berfirman; (barangsiapa berpaling dari beribadah atau berdzikir kepadaku maka aku timpakan baginya kehidupan yang susah, dan kami akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta, mereka berkata: ya rabbi, mengapa kami menjadi buta, padahal dulu kami bias melihat? Maka allah swt berkata : telah datang tanda-tanda kebesaranku kepadamu namun engkau melupakannya, maka hari ini engkau dilupakan. Dan demikianlah aku (allah) membalas orang-rang yang berlebihan dan tidak beriman kepada ayat-ayat tuhannya..dan sungguh siksa di akhirat itu sangat kejam dan kekal).

Ya..sesungguhnya ibadah adalah jalan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat…

Oleh karena itulah, ibadah dijadikan peristirahatan oleh rasulullah saw. Sehingga ketika rasulullah mendapat kepayahan dan kelelahan dia berkata pada bilal, : legakanlah kami dengan sholat wahai Bilal…

Abu Hudaifah juga meriwayatkan sebuah hadis, dia berkata : ketika rasulullah dirundung suatu perkara, dibuat repot oleh suatu permasalahan beliau lantas melakukan sholat. Hadis diriwaatkan oleh ahmad dan abbu dawud.

kaum muslimin yang dimulikan Allah

tentunya kita pernah mendengar tentang tujuh orang yang mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat dimana tiada perlindungan kecuali hanya darinya.

Diantara tujuh orang tersebut adalah seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana ibadah kepada Tuhannya. Dia berhak mendapatkan perlindungan pada saat panas matahari membakar dan orang-orang dibanjiri oleh pelur keringatnya sendiri…pada saat itu dia bisa melenggang dan mendapat perlindungan dari allah…

Sungguh, ibadah bisa bisa membawa kenikmatan dan ketentraman hati orang orang mukmin….bisa membawa ketenangan…sebagaimana firman Allah (dan ingatlah…dengan mengingat, bedikir kepada allah hati menjadi tenang).

Yah. Hati menjadi tenang, tidak senantisa bergejolak, tidak senantiasa dirundung kesedihan…karena segala cobaan di dunia ini meskipun sampai memuncak tentunya hal itu tidak ada artinya jika dihadapkan dzikir kepada Allah, hal itu akan menjadi mudah dihadapi jika kita mendapatkan pancaran kekuasaan Allah…semua itu bisa tercapai jika kita senantiasa beribadah kepada Allah, jika kita senantiasa ridho dengan ketentuan-ketentuan allah, dan kita mempunyai keyakinan penuh bahwa allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran kita dan tidak akan melupakan iman kita…

Jamaah shalat jumat yang dimuliakan Allah………

Bisakah kita menjadi sebagian orang yang bisa menikmati ibadah sebagaimana orang menyantap makana dan minuman? Bisakah kita merasakan kenikmatan di saat bermunajat kepada allah, saat bersedekah, berbuat baik kepada manusia, dan saat melakukan ibadah-ibadah yang lain…biskah kita berbuat demikian? Meskipun badan kita terasa lelah?...

Suatu ketika, hasan Basri ditanya oleh seseorang: mengapa orang-orang yang mau beribadah dan mujahadah di malam hari menjadi orang yang wajahnya paling bersinar? Dia menjawab: mereka telah menyendiri bersama Allah, maka allah memercikkan cahayanya pada mereka.

Itulah ibadah…

Jalan bagi kita yang mendambakan kebahagiaan, kemenangan, dan ketenangan…mari kita penuhi hari-hari kita dengan ibadah..kita lalui jalannya dan kita capai derajat tertingginya…sembari kita mengajak anak-anak kita, istri-istri kita, dan anggota keluarga kita yang lain…karena hanya dengan jalan inilah..nanti kita di akahirat bisa berkumpul lagi dengan anggota keluarga kita…

magang...

2007-12-02T14:44:00.000+07:00

Magang Magang, satu kata seribu cerita. Kita yang 102 orang dari Sekdilu-32 saat ini sudah menyebar memenuhi belahan bumi di seluruh penjuru dunia, dari ujung ke ujung. Seribu cerita mesti kita dapatkan dan bisa kita tukar dengan cerita dari belahan dunia yang lain. Sungguh asyik!!!

Namun, apakah arti magang yang sesungguhnya? Apakah hanya untuk saling menukar cerita? Memahami denyut nadi pekerjaan kita? Atau ada tujuan lain dari magang?

Masing-masing orang tentunya mempunyai jawaban, ratusan bahkan ribuan jawaban bisa kita dapatkan dari masing-masing kita.

Menurut saya pribadi, magang adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri. Masing-masing dari kita mendapatkan bekal yang sama, baik bekal secara akademis yang kita dapatkan saat mengikuti Sekolah Dinas, maupun bekal yang bersifat materi yang pernah kita tandatangani sebelum kita berangkat ke luar negeri.

Dari titik tolak ini kita akan bisa melihat, membuktikan, dan mengerti tentang siapa sejatinya kita. Kita akan menjadi apakah kita dimasa depan? Apakah kita akan menjadi diplomat kelas teri atau diplomat kelas kakap.

hidup adalah perjalanan panjang

2007-12-02T14:35:00.000+07:00

hidup di dunia ini adalah sebuah pejalanan panjang. manusia hendaknya menyiapkan diri untuk menapaki setiap jengkal tanah yang akan dipijaknya...jika tidak demikian ia akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan...